Kualitas Naskah Akademik IKN Dinilai Lebih Rendah Dari Skripsi SI

- Editor

Jumat, 21 Januari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Fery Amsari menilai Naskah Akademik (NA) Rancangan Undang undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) memiliki kualitas yang lebih rendah ketimbang skripsi mahasiswa jenjang Strata 1.

“Kalah lah dengan skripsi anak S1,” kata dia kepada CNNIndonesia.com, Jumat (21/1).

Pasalnya, Naskah Akademik itu tidak memuat penjelasan filosofis sampai sosiologis. Dari sisi filosofis, misalnya, nihil alasan pemilihan ‘Nusantara’ sebagai nama ibu kota baru.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dari sisi sosiologi, Fery juga tak melihat kajian soal pilihan lokasi IKN dan kondisinya. Padahal, NA mestinya memuat sudut pandang masyarakat terkait pemindahan IKN.

“Sosiologisnya tentu cara publik melihat itu. Bahkan [penjelasan] pemindahan IKN secara konstitusional dimungkinkan, kalau dimungkinkan bagaimana kemudian prosesnya bisa melindungi hak hak konstitusional warga negara,” kata dia.

“Dan bagaimana berjalannya tata negara secara baik di sana dan itu tidak [dijelaskan] menyeluruh di naskah akademiknya,” imbuhnya.

Dari segi teknis, Feri menyebut Naskah Akademik terlihat dibuat secara terburu-buru. Buktinya, terdapat salah penulisan kata atau typo pada kata ‘Pendahuluan’ menjadi ‘Pengahuluan’.

“Saya cemas dengan naskah akademik itu seterburu-buru itu dan dalam 16 jam dibahas lalu disahkan hingga larut malam. Dari cara pengesahan saja tidak profesional ya,” kata dia.

“Wajar kalau kemudian menurut saya, jangankan substansinya, cara menulis typo,” lanjutnya.

Baca Juga :   Korupsi APD di Kemenkes, KPK Cegah Lima Orang

Contoh lainnya, terkait badan otorita yang kewenangannya tidak diatur dalam UU, tapi dalam peraturan pelaksana seperti Peraturan Presiden (Perpres). Menurut Fery, hal itu seharusnya dijelaskan dalam naskah akademik.

“Nah, itu kan mestinya dijelaskan dalam naskah akademik, kenapa pilihan itu dilakukan? Kenapa tidak dijelaskan saja badan otorita di UU. Kalau PP mudah berubah- ubah. Begitu presidennya berganti, berganti lah peraturan pelaksana,” jelasnya.

Fery menilai Naskah Akademik merupakan salah satu syarat wajib pembuatan perundangan yang tercantum dalam UU 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Naskah akademik [RUU IKN bak] kebutuhan seremonial semata. Karena kewajiban pembentukan UU, maka dibentuk lah naskah akademik, tapi miskin kajian mendalam,” sindirnya.

Di pihak lain, Wakil Ketua Pansus RUU IKN DPR Saan Mustopa mengatakan bahwa naskah akademik RUU IKN disusun oleh pemerintah. Terlepas dari berbagai kritik, ia meyakini pemerintah sudah memiliki banyak referensi saat menyusun naskah akademik RUU IKN.

“Itu yang bikin naskah akademik dari pemerintah. Tapi pemerintah kan sudah punya banyak referensi. Saya yakin pemerintah juga referensi-referensi dari dalam negeri secara filosofis, argumentasi, dan sebagainya, pasti sudah dipertimbangkan pemerintah semua,” kata dia, Jumat (21/1/2022).

“Enggak mungkin juga pemerintah membuat naskah akademik tanpa referensi akademik dengan meminta pandangan dari para pakar yang berkompeten. Kalau soal luar negeri itu kan tentu soal komparasi negara-negara yang pindah ibu kota. Tapi kan tentu ini pasti dilakukan pemerintah,” lanjut Saan.

Baca Juga :   AI Tak Bisa Ubah Karakter Khas Radio

Infografis Kantor yang Perlu Diboyong dalam Pemindahan Ibu Kota. (Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong menyatakan perumusan naskah UU IKN sudah melalui diskusi yang matang dan komprehensif dengan berbagai pihak.

“Ini yang harus diketahui oleh publik, bahwa komunikasi dengan pemerintah, khususnya Bappenas, dalam persiapan draf RUU, peraturan presiden, bahkan rancangan masterplan (rencana induk) sudah berlangsung lama, sejak periode lalu,” klaim dia, dalam keterangannyya dikutip dari Antara.

Selain itu, kata dia, naskah UU IKN juga didukung dengan naskah akademik yang sudah dibahas bersama antara pemerintah, DPR, dan para pakar.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (18/1/2022), menyetujui RUU IKN untuk disahkan menjadi undang-undang.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa pemindahan IKN akan dilakukan secara bertahap sampai 2045 dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal.

“Pelaksanaan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara tidak seperti lampu Aladdin tapi dilakukan secara bertahap mewujudkan visi jangka panjang Indonesia 2045,” katanya dalam Rapat Paripurna tersebut. (CNN Indonesia.com)

 

 

Berita Terkait

Terkait Dengan Kasus Korupsi BTS Kemenkominfo, AGRAK Desak KPK Periksa Politisi Partai Nasdem
Tersangka Judi Bola SBOTOP Dilimpahkan Bareskrim Mabes Polri Ke Kejakgung
Tawuran Marak, Polres Metro Bekasi Bentuk Tim Khusus
Kejagung Tetapkan Lima Tersangka Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah
Dikonfirmasi Soal Penerimaan Uang, Bupati Sidoarjo Kabur
Bawaslu DKI Jakarta Telusuri Dugaan Politik Uang Caleg DPR di Tambora
KPK akan Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi Pesawat Tempur
Wakatobi Darurat Korupsi, MARAK Desak KPK Tangkap Haliana Bupati Wakatobi Biang Kerok Korupsi
Berita ini 204 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Februari 2024 - 23:09 WIB

Terkait Dengan Kasus Korupsi BTS Kemenkominfo, AGRAK Desak KPK Periksa Politisi Partai Nasdem

Kamis, 22 Februari 2024 - 12:09 WIB

Tersangka Judi Bola SBOTOP Dilimpahkan Bareskrim Mabes Polri Ke Kejakgung

Senin, 19 Februari 2024 - 19:26 WIB

Tawuran Marak, Polres Metro Bekasi Bentuk Tim Khusus

Sabtu, 17 Februari 2024 - 19:25 WIB

Kejagung Tetapkan Lima Tersangka Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah

Jumat, 16 Februari 2024 - 19:37 WIB

Dikonfirmasi Soal Penerimaan Uang, Bupati Sidoarjo Kabur

Selasa, 13 Februari 2024 - 21:04 WIB

Bawaslu DKI Jakarta Telusuri Dugaan Politik Uang Caleg DPR di Tambora

Selasa, 13 Februari 2024 - 19:36 WIB

KPK akan Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi Pesawat Tempur

Jumat, 2 Februari 2024 - 19:23 WIB

Wakatobi Darurat Korupsi, MARAK Desak KPK Tangkap Haliana Bupati Wakatobi Biang Kerok Korupsi

Berita Terbaru

daerah

Perpustakaan Universitas Nasional Dapat Akreditasi A

Kamis, 22 Feb 2024 - 19:46 WIB