Home / Headline / Hukum / Nasional / Top News

Rabu, 15 April 2020 - 01:26 WIB

LAKI Desak Jokowi Copot dan Proses Hukum Stafsus Presiden Andi Taufan

Nasionalpos.com, Jakarta – Direktur Lentera Keadilan Indonesia (LAKI) Ridwan Umar  mendesak Jokowi untuk segera mencopot Sn memproses hukum Staf Khusus Presiden, Andi Taufan Garudan Putra. Pasalnya, Taufan diduga telah melakukan praktek nepotisme dalam menjalankan program Desa Lawan Covid-19.

“Di tengah keprihatinan bangsa atas pandemi COVID-19 (Virus Corona) yang telah menelan ratusan korban jiwa dan ribuan yang masih terpapar, seketika merebak kabar mengejutkan sekaligus membuat geram sebagian rakyat. Betapa tidak, beredar surat Staf Khusus (Stafsus) Presiden Jokowi, Andi Taufan Garuda Putra menggunakan kop surat Sekretariat Kabinet yang ditujukan kepada Camat agar menerima serta mendukung relawan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) dalam pencegahan dan penanggulangan pandemi virus corona (Covid-19). Dimana, Andi Taufan Garuda Putra saat ini masih menjabat CEO PT Amartha Mikro Fintek (Amartha),” demikian keterangan tertulis Ridwan Umar kepada wartawan, Selasa (14/4/2020).

Dalam surat Andi Taufan tersebut (beredar di media massa) disebutkan bahwa program yang melibatkan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) adalah Program bertajuk Kerja Sama Sebagai Relawan Desa Lawan Covid-19. Dimana, PT. Amartha akan menjalankan programnya untuk area Jawa, Sulawesi dan Sumatra.

Baca Juga  New Delhi Lockdown

Melihat kelakuan stafsus tersebut, Ridwan Umar mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencopot Andi Taufan Garuda Putra sebagai Stafsus Presiden dan memproses hukum.

“Hal itu diperlukan untuk menciptakan Pemerintahan Yang Bersih atau bebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Berdasarkan Undang-Undang. Nomor 31/1999 Jo. UU. No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),” desaknya.

LAKI juga menuntut agar penggunaan kop surat Sekretariat Kabinet diusut tuntas. Apakah penggunaan kop surat Sekretariat Negara itu atas izin pihak Sekretariat Negara?

“Kalau seizin pihak sekretariat Kabinet, maka harus dijelaskan ke publik apa alasan pemberian izinnya?” dia mempertanyakan.

LAKI juga meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk transparan dalam mengelola Program ‘Desa Lawan COVID-19’.

“Untuk itu, Kemendes PDTT harus terbuka tentang proses pengerjaan program dan identitas semua perusahaan yang terlibat dalam program tersebut. Kemendes PDTT harus membuka nama perusahaan dan siapa pemiliknya,: tegas Ridwan

Baca Juga  Presiden GL Pro 08 Minta Anies Tinjau Larangan Reklame JPO Era Ahok

Berdasarkan penelusuran LAKI, di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) ada program Tim Desa Lawan COVID-19 sudah dibentuk di 20.708 desa di seluruh Indonesia dengan jumlah relawan 558.205 orang.

Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar menyatakan Tim Desa Lawan Covid-19 akan bertugas melakukan pencegahan, penanganan, dan koordinasi intensif dengan lembaga lain, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Program tersebut akan menggunakan lebih Rp586 miliar dari Dana Desa disertai dengan sejumlah aksi nyata di lapangan, yaitu pendirian pos tim yang berada di 17.141 desa dan pendirian ruang isolasi yang tersebar di 4.826 desa di seluruh Indonesia.

Program itu berdasarkan Surat Edaran No. 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai yang dikeluarkan oleh Mendes PDTT.

Jika, benar program yang dikerjakan PT. Amartha tersebut adalah proyek / program milik Kemendes PDTT, maka LAKI mencium adanya dugaan nepotisme dalam proses pengerjaan program / proyek tersebut.

Sebelumnya, Staf Khusus milenial Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra, menyampaikan permohonan maaf terkait keberadaan surat atas nama dirinya dengan kop Sekretariat Kabinet dan ditujukan kepada camat di seluruh Indonesia.

“Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat tersebut,” kata Andi melalui keterangan tertulis, Selasa (14/4/2020). (*)

Share :

Baca Juga

Headline

Tim Advokasi HRS : Pernyataan Amien Rais Rugikan Korban Penembakan Laskar FPI

Headline

Inilah Visi Misi Kandidat Ketua Umum PB HMI MPO Affandi Ismail

Megapolitan

Kolonel TNI AD yang Diamankan Terkait Uang Palsu Bertugas di Kemhan

Ekonomi

Neraca Perdagangan Kembali Defisit Hingga 0,12 Miliar Dollar AS

Top News

Perkara Gugatan HTI Belum Final, Pemerintah Bisa Kalah

Headline

Menkopolhukam Nyatakan Kasus Ravio Untuk Pembelajaran Polisi dan Masyarakat

Headline

BEM SI : tujuh Tahun Rezim Jokowi Alami Kemunduran

Headline

KNPI Kumpulkan Bukti Sejumlah Cuitan Abu Janda Sebut Islam Arogan