Jakarta–Pimpinan DPRD DKI Jakarta M Taufik meminta agar pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang menggunakan dana CSR diaudit. Salah satu yang dicurigai oleh Taufik adalah pembangunan RPTRA Kalijodo.
“Saya minta audit RPTRA. Berapa harga bangunan yang pembiayaannya dengan CSR. Misalnya di Kalijodo. Katanya menelan Rp 68 miliar. Apa benar dengan pembangunan seperti itu habisnya segitu?” ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2017).
Taufik juga menilai proses audit penting dilakukan saat ini. Proses audit menjadi penting dilakukan karena akan menjadi aset Pemprov DKI yang diketahui nilainya.
“Pentingnya ini menyangkut nilai buku di aset. Jadi nggak sesederhana orang pikirkan. RPTRA itu CSR, beban berikutnya perawatan pengelolaan kan dibiayai Pemprov. Makanya harus diaudit. Pemprov tak bisa lakukan
pemeliharaan yang bukan miliknya,” jelas Taufik.
“Ke depan CSR harus masuk APBD. Semua uang masuk dalam sistem keuangan negara masuk APBD,” sambungnya.
Taufik juga meminta RPTRA yang sumbernya APBD diaudit dan diawasi masyarakat.
Saat ini, 187 RPTRA sudah dibangun di Jakarta. Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah mengatakan bahwa Pemprov menargetkan pembangunan 200 RPTRA per tahunnya. 100 dari dana CSR, dan 100 dari dana APBD. []
