Home / Top News

Jumat, 6 Juli 2018 - 19:52 WIB

MA Tegaskan Pengadilan Umum dan Militer Tak Boleh Pungut Biaya Kepada Pemohon Surat Keterangan

Nasionalpos.com, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa seluruh peradilan umum dan peradilan militer tidak dibenarkan memungut biaya apa pun kepada para pemohon dalam mengeluarkan surat keterangan.

Penegasan itu tertuang dalam Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2016 terhadap Semua Jenis Surat Keterangan.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah menjelaskan bahwa SEMA ini mengatur bahwa seluruh peradilan umum dan peradilan militer tidak dibenarkan memungut biaya apa pun kepada para pemohon dalam mengeluarkan surat keterangan.

“Jadi perlu dijelaskan bahwa tidak dikenakan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), artinya MA tidak memungut biaya sepeserpun,” terang Abdullah di Gedung MA, Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Baca Juga  Uji Coba Highway Sky Patrol Dimulai, Jasa Marga dan IFC Pantau Jalan Tol Trans Jawa Dengan Pesawat Cessna

Abdullah mengakui bahwa sejauh ini memang banyak permohonan pembuatan surat keterangan dari para calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif ke pengadilan negeri maupun pengadilan militer sebagai syarat formal para calon.

Dari situ banyak pertanyaan dari peradilan umum maupun peradilan militer terkait pedoman pelaksanaan pembuatan surat keterangan yang telah diatur sebelumnya.

Dimana, aturan itu teradapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan.

Karena itu, lanjut Abdullah, apabila yang bersangkutan telah terlanjur memungut biaya kepada para pemohon, maka dengan alasan apa pun diminta untuk mengembalikannya.

Baca Juga  Lewat Surat Terbuka Mahasiswa Asal Riau Desak Kejati Tuntaskan Kasus Anggaran Rutin

Abdullah menambahkan bahwa kebijakan tidak dibebankannya biaya apa pun kepada para pemohon merupakan pengecualian terhadap ketentuan Huruf E Angka 12 dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

“Kami berharap dengan lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2018 ini dapat memberikan kejelasan kepada peradilan umum dan peradilan militer untuk segera dilaksanakan sebagaimana mestinya,” pungkasnya. (smt)

 

Share :

Baca Juga

Headline

Telusuri Dana Kasus Dugaan Suap Dodi Reza, KPK Perika Pengacara Alex Noerdin

Ekonomi

Pemerintah : Pekerja Dibawah 45 Tahun Boleh Bekerja Ditengah Pandemi Covid-19

Headline

Kinerja Dipertanyakan, TACB Harus Dievaluasi

Headline

Presiden Beri Grasi Kepada Terpidana Korupsi Annas Maamun

Ekonomi

YLKI Desak PLN Buka Pengaduan Soal Lonjakan Tagihan Listrik Konsumen

Politik

Demokrat dan PKS Dorong Hak Angket Pelantikan Ahok Sebagai Gubernur DKI

Headline

Update Data Corona (23/11/2020) Jumlah Pasien Positif 502.110 Orang dan Meninggal 16.002 Orang

Headline

Eksperimen China Kotrol Langit dan Cuaca