Home / Top News

Jumat, 19 Februari 2016 - 09:40 WIB

Maarif Sarankan Presiden Jokowi Bujuk PDIP Tolak Revisi

JAKARTA, NP — Tokoh Nasional Buya Syafii Maarif menyarankan agar Presiden Joko Widodo membujuk pihak PDI Perjuangan untuk menolak revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Buya Syafii Maarif (ANTARA FOTO/Fanny Octavianus)

Buya Syafii Maarif (ANTARA FOTO/Fanny Octavianus)

“Presiden bisa membujuk partainya, membujuk menolak revisi. Kita tolak revisi ini,” ujar dia usai diskusi Tolak Rencana Revisi UU KPK di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Presiden Jokowi merupakan pemimpin yang mendengarkan suara publik sehingga ia optimistis Presiden akan menanggapi penolakan publik atas revisi UU KPK.

Baca Juga  PM Australia Ragukan Indonesia Bebas Virus Corona

Ia menilai revisi UU KPK tidak memiliki urgensi untuk dilakukan dan jelas-jelas poin-poin revisi melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

KPK, ujar dia, merupakan antitesis terhadap belum mampunya Kejaksaan dan Kepolisian mengatasi kasus-kasus korupsi di Indonesia sehingga harus didukung.

Meski begitu, ia meminta KPK memperbaiki kinerjanya, salah satunya tidak berlama-lama dalam mengeluarkan surat tersangka dan cepat memprosesnya.

Terkait sejumlah partai yang berbalik menolak revisi UU KPK, ia menilai partai-partai tersebut takut kehilangan pendukung dalam pemilihan selanjutnya.

“Kita berpikir positif saja, takut kehilangan kursi masa depan, tidak punya prinsip sih. Peradaban politik kita memang masih di situ,” tutur Syafii.

Baca Juga  Kejagung dan Polri Bentuk Tim Usut Kebakaran Gedung Kejagung

Revisi UU KPK dimotori oleh PDI-P dan didukung oleh enam fraksi lain.

Hingga kini, partai yang menolak hanya tiga fraksi, yakni Gerindra, Demokrat, dan PKS, meskipun PAN mulai mengisyaratkan akan menolak revisi.

Terdapat empat poin yang ingin dibahas dalam revisi UU KPK, yakni pembatasan kewenangan penyadapan, pembentukan dewan pengawas, kewenangan KPK dalam menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), serta kewenangan rekrutmen penyelidik serta penyidik. (antaranews.com)

Share :

Baca Juga

Headline

Kesiapan Komlek Menjadi Penentu Kesuksesan Latihan Armada Jaya XXXIX/2021

Megapolitan

TPS Tak Boleh Didirikan di Komplek TNI

Ekonomi

Mendes PDTT : BLT Warga Desa Akan Diterima Dalam Bentuk Uang

Ekonomi

Ini 9 Langkah Jokowi Atasi Perlambatan Ekonomi

Nasional

Bamsoet Tegaskan UU MD3 Bukan Alat Kebal Hukum Bagi DPR

Headline

Koalisi Desak Jokowi Instruksikan Kapolri dan Jaksa Agung Dalami TWK

Headline

Gagal Atasi Corona, Trump Stop Pendanaan AS Untuk WHO

Headline

Update Corona (7/6/2020) Jumlah Pasien Positif 31.186 Orang Dan Meninggal Menjadi 1.851 Orang