Nasionalpos.com, Jakarta – Partai Golkar mempersilahkan kadernya yang telah selesai menjalani masa hukuman atau mantan narapidana untuk menjadi pengurus.
Hal itu dinyatakan Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin bahwa Golkar dibawah kepemimpinan Erlangga Hartarto akan merangkul semua faksi dan memberi kesempatan luas kepada seluruh kader untuk mengabdi menjadi pengurus.
“Beliau (Erlangga) pastilah merangkul semuanya. Demi memenangkan pertarungan di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 nanti, maka Golkar butuh soliditas tinggi. Karena itu, semua tentu diberi ruang yang sama untuk berbuat yang terbaik bagi partai,” ujar Mahyudin di DPR, Jakarta, Senin (8/1/2018).
Saat ditanya, apakah demi soliditas maka slogan Golkar Bersih ditinggalkan?
Menurutnya, slogan Golkar Bersih tentu dipertahankan. Karena itu, bagi siapapun kader yang sudah terbukti terlibat korupsi tentu tidak boleh menjadi pengurus.
Namun, bagi kader yang pernah terkait kasus hukum dan sudah menjalani masa hukumannya, tentu harus diberi kesempatan yang sama dengan kader lainnya untuk menjadi pengurus partai termasuk di DPP Golkar.
“Kalau sedang terkena masalah korupsi, tentu tidak boleh dong jadi pengurus. Tapi, kalau sudah menjalani masa hukumannnya, tentu boleh masuk kepengurusan partai. Manusia kan boleh berubah, harus diberi kesempatan apalagi kalau prestasinya bagus,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah menyatakan kepengurusan baru akan terbentuk sebulan setelah dirinya terpilih menjadi Ketum melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 20 Desember 2017 lalu. []
