Home / Megapolitan

Senin, 17 April 2017 - 14:18 WIB

Massa dari Luar Jakarta, Dilarang Datangi TPS

JAKARTA, KOMPAS.com – Polda Metro Jaya, KPU dan Bawaslu DKI telah mengeluarkan maklumat yang melarang adanya mobilisasi massa ke TPS saat pencoblosan Rabu (19/4/2017) nanti. Mereka yang nekat melakukan akan dipulangkan ke daerah masing-masing.

“Kan sudah ada di maklumat itu nanti kalau memang melaksanakan kami kembalikan ke daerah asal,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, dilansir dari kompas,Senin (17/4/2017).

Baca Juga  HMI Jakarta Pusat-Utara Kecewa Terhadap Anies Yang Beri Izin Acara ‘Maksiat’ DWP 2019

Maklumat ini berlaku untuk kegiatan Tamasya Al Maidah yang mengajak warga non-DKI Jakarta untuk ke TPS-TPS dengan dalih mengawasi kecurangan pemungutan suara Pilkada DKI. Argo mengatakan kegiatan ini dilarang dalam maklumat lantaran khawatir akan mengganggu ketertiban dan ada intimidasi terhadap pemilih.

Argo memastikan akan menindak mereka dari memulangkan, hingga menangkap jika membawa senjata tajam.

Baca Juga  Gubernur Anies Himbau Warga Sukseskan Program Berteman Jakarta

“Jika nanti tetap memaksa, ada pelanggaran pidana, kami amankan di situ,” katanya.

Maklumat ini dikeluarkan pada Senin (17/4/2017) berdasarkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jakarta. Mereka yang menandatangani yakni Kapolda Metro Jaya IrjenMochamad Iriawan, Ketua KPU DKI Sumarno, dan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti.[]

Share :

Baca Juga

Headline

Kemenhub Serahkan Dokumen Basic Engineering Design kepada Pemprov DKI Jakarta

Headline

Pemprov DKI Jakarta Dorong Peningkatan Perekonomian Sektor Riil

Ekonomi

Upaya Menjaga Ketahanan Pangan di Dukung Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta

Megapolitan

Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Guspurla Koarmada I dan Anak Yatim Piatu

Megapolitan

Prokes Ketat, Ibadah Natal SMPN 157 Berlangsung Hikmat

Megapolitan

Menara Telkomsel di Kalianyar Jakarta Barat, Di duga Melanggar Prosedur

Headline

Anies Minta Warga Ibukota Tetap Di Rumah Saja Saat Idul Fitri

Ekonomi

Legislator PKS Berkeberatan Penerapan ERP di Jakarta