Home / Hukum

Kamis, 20 Januari 2022 - 16:58 WIB

Menhan Minta BPKP Audit Proyek Satelit Kemenhan

Prabowo

Prabowo

Porosberita.com, Jakarta – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akhirnya buka suara soal kasus dugaan korupsi proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan). Menurutnya, Kemenhan sudah minta Badan Pemeriksa Keuangan Pusat (BPKP) untuk melakukan audit.

“Iya satelit ini lagi diproses. Kita sudah minta juga pihak BPKP untuk audit,” kata Prabowo di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (20/1/2022).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap adanya potensi  kerugian negara sekitar Rp800 miliar terkait penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015 lalu. Untuk itu, Presiden Joko Diwowo telah memerintahkan untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

“Kementerian Pertahanan pada tahun 2015, melakukan kontrak dengan Avanti untuk melakukan sesuatu. Padahal, anggarannya belum ada. Anggarannya belum ada, dia sudah kontrak,” kata Mahfud dalam konferensi pers virtual, Kamis (13/1/2022).

Mahfud menjelaskan masalah ini bahwa  pada 19 Januari 2015 lalu, Satelit Garuda-1 telah keluar orbit dari Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur(BT). Sehingga hal itu terjadi kekosongan pengelolaan oleh Indonesia.

Lebih lanjut, Mahfud menuturkan berdasarkan peraturan International Telecommunication Union (ITU), negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk mengisi kembali Slot Orbit. Bila tak dipenuhi, hak pengelolaan Slot Orbit akan gugur secara otomatis dan dapat digunakan oleh negara lain.

Baca Juga  Batal Diperiksa, JPM Desak KPK Tetapkan Status Hukum Enggartiasto Lukito

Untuk mengisi kekosongan pengelolaan slot orbit itu, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika memenuhi permintaan Kementerian Pertahanan untuk mendapatkan hak pengelolaan Slot Orbit. Hal itu untuk membangun Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan).

“Kemhan kemudian membuat kontrak sewa Satelit Artemis yang merupakan floater (satelit sementara pengisi orbit) milik Avanti Communication Limited, pada tanggal 6 Desember 2015,” jelasnya.

Meski persetujuan penggunaan dari Kemkominfo baru diterbitkan tanggal 29 Januari 2016, Mahfud mengatakan Kemhan pada tanggal 25 Juni 2018 mengembalikan hak pengelolaan Slot Orbit itu kepada Kemkominfo.

Lalu, pada tanggal 10 Desember 2018, Kemkominfo mengeluarkan keputusan tentang Hak Penggunaan Filing Satelit Indonesia pada Orbit 123 derajat untuk Filing Satelit Garuda-2 dan Nusantara-A1-A kepada PT. Dini Nusa Kusuma (PT. DNK).

“Namun PT. DNK tidak mampu menyelesaikan permasalahan residu Kemhan dalam pengadaan Satkomhan,” katanya.

Mahfud juga mengatakan Kemhan belum memiliki anggaran untuk keperluan membangun Satkomhan ketika melakukan kontrak dengan Avanti Tahun 2015.

Di sisi lain, Kemhan juga menandatangani kontrak dengan pihak Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat dalam kurun waktu Tahun 2015-2016 yang anggarannya dalam Tahun 2015 juga belum tersedia.

“Sedangkan di Tahun 2016, anggaran telah tersedia namun dilakukan self blocking oleh Kemhan,” ucap dia.

Merespons hal itu, Mahfud menjelaskan pihak Avanti menggugat di London Court of Internasional Arbitration. Pasalnya, Kemhan tidak membayar sewa satelit sesuai dengan nilai kontrak yang telah ditandatangani.

Baca Juga  Ini Alasan Napoleon Aniaya Tersangka Penodaan Agama, Kece

“Lalu, pada tanggal 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat Negara telah mengeluarkan pembayaran untuk sewa Satelit Artemis, biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filing satelit sebesar Rp515 Miliar,” kata Mahfud.

Tak hanya itu, Mahfud mengatakan pihak Navayo telah menandatangani kontrak dengan Kemhan menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan dokumen Certificate of Performance. Namun tetap diterima dan ditandatangani oleh pejabat Kemhan dalam kurun waktu 2016-2017.

Melihat hal itu, Mahfid mengatakan pihak Navayo mengajukan tagihan sebesar USD16 juta kepada Kemhan Namun pemerintah menolak untuk membayar. Sehingga Navayo menggugat ke Pengadilan Arbitrase Singapura.

“Berdasarkan putusan Pengadilan Arbitrase Singapura tanggal 22 Mei 2021, Kemhan harus membayar USD 20.901.209,00 kepada Navayo,” kata dia.

“Selain keharusan membayar kepada Navayo, Kemhan juga berpotensi ditagih oleh Airbus, Detente, Hogan Lovells dan Telesat, sehingga negara bisa mengalami kerugian yang lebih besar lagi,” tambah Mahfud.

 

Untuk itu, tegas Mahfud bahwa Presiden Joko Widodo memerintahkan agar kasus dugaan penyelewengan kewenangan di proyek satelit Kemhan itu diusut tuntas.

“Presiden memerintahkan saya untuk meneruskan dan menuntaskan kasus ini,” pungkasnya. (*)

Share :

Baca Juga

Rijal Kobar

Headline

Rijal Kobar Korlap Aksi 1812 Terpaksa Bubarkan Massa, Meski Aksi Legal
korupsi

Headline

JPM Segera Lapor Polisi Terkait Proyek Pompa Bulak Cabe dan Bukit Gading Raya
novel baswedan

Headline

Tim Gabungan Polri Gagal Ungkap Pelaku Penyerangan Novel
corona

Headline

Update Data Corona (3/11/2020) Korban Jumlah Pasien Positif 418.375 Orang dan Meninggal 14.146 Orang
Laskar FPI tewas ditembak

Headline

Polisi Mengaku Jasad 6 Laskar FPI Ada di RS Polri Kramatjati, Jaktim
Benny Tjokro

Headline

Bareskrim Polri Tegaskan Bentjok Pelaku Utama Investasi Bodong
Laskar FPI tewas ditembak

Headline

Tim Advokasi HAM Laporkan Kasus 6 Laskar FPI ke ICC di Belanda
Vanessa Angel 2

Hukum

Ratusan Model Dewasa dan Artis “Dibandrol” Sampai Rp100 Juta/Kencan