Home / Hukum

Selasa, 22 Maret 2022 - 20:15 WIB

NasDem Minta Kasus Pidana Haris Azhar dan Fatia Distop

Taufik Basari (Tobas)

Taufik Basari (Tobas)

NasionalPos.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem,  Taufik Basari meminta agar laporan kasus pencemaran nama baik dengan tersangka Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti tidak diselesaikan dengan proses pidana.

“Masih tersedia jalur-jalur lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya. Saya mengusulkan pencabutan laporan oleh pelapor atau kepolisian mendorong penyelesaian perdamaian keadilan restoratif,” kata pria yang akrab disapa Tobas ini dalam keterangan tertulis, Senin (21/3/2022).

Menurutnya, aparat penegak hukum bisa menindaklanjuti dengan memberikan ruang yang sepadan dan proporsional bagi pelapor untuk menjelaskan keterangan versinya sebagai hak untuk membantah.

Baca Juga  Kasal Buka Rakor Renaku I TNI AL TA. 2022, Seskoal Hadiri Secara Langsung dan Virtual

Tobas menilai kasus ini melibatkan orang yang kini berada di kekuasaan. Ia mengatakan meskipun dalihnya ini persoalan personal, namun sulit dihindari persepsi publik bahwa kasus ini menjadi kasus penguasa versus rakyat yang sedang memperjuangkan hak rakyat atas informasi.

“Tentunya akan lebih bijak apabila pelapor yakni Luhut Binsar Panjaitan bersedia mencabut laporannya dan menggunakan sarana media lain untuk membela dirinya atau menyampaikan penjelasannya,” jelasnya.

Sebelumnya, Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar mendatangi Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Baca Juga  Kwarda Pramuka Jabar Atalia Raih Lencana Karya Bakti

Haris terlihat mengenakan pakaian kemeja panjang didampingi sejumlah tim kuasa hukumnya di Polda metro Jaya sekitar pukul 10.45 WIB.

Haris menilai penetapan tersangka terhadap dirinya sarat dengan muatan politik. Tujuannya untuk membungkam suara kritis masyarakat sipil. “Ini politis, ini upaya untuk membungkam. Baik membungkam saya, membungkam masyarakat sipil dan sekaligus ini menunjukkan bahwa ada diskriminasi penegakan hukum,” kata Haris kepada wartawan, Senin (21/3/2022). (*)

 

Share :

Baca Juga

Kapolri Jendral Pol. Listyo Sigit

Headline

Dilantik Jokowi, Jendral Pol. Listyo Sigit Resmi Jabat Kapolri
Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun

Headline

Giliran Penyuap Mantan Ketua MK Yang Dikabulkan PK nya Oleh MA
Polri

Headline

Imbauan Tak Dipatuhi, Polri Bubarkan 1.371 Kerumunan Massa
Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari

Headline

Terungkap, Rita Disuruh Azis Berbohong Kepada Penyidik KPK
HMI 3

Hukum

Diduga Kriminalisasi, HMI Protes Penetapan Tersangka Fikry Sang Guru Ngaji
20150508waspada terlalu lama duduk menurunkan imun tubuh 20150508 225332

Hukum

Duduk dengan Posisi Tegak Bikin Percaya Diri, Ini Alasannya….
Abu Janda

Headline

Polisi Masih Pelajari Laporan KNPI Terhadap Abu Janda
ICW

Headline

ICW Beri Nilai D Kepada KPK dan E Untuk Polri