Home / Ekonomi / Top News

Rabu, 22 Maret 2017 - 16:02 WIB

OJK Akan Bawa Kasus Pembobolan Dana BTN ke Ranah Hukum

JAKARTA, nasionalpos – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membentuk tim khusus untuk mengusut kasu pembobolan dana nasabah di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar Rp 258 miliar.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengklaim, tim yag telah dibentuknya saat ini sedang bekerja untuk menuntaskan kasus yang menjadi sorotan public tersebut.

Muliaman bahkan menegaskan tidak menutup kemungkinan kasus ini akan berlanjut secara hukum lantaran kasus ini adalah kasus fraud atau penipuan.

Baca Juga  Menkeu Harap Pemda Punya Manajer Keuangan

“Timnya sedang bekerja, kami imbau manajemen fraud agar pedomannya diimplementasikan,” jelas Muliaman di Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Menurutnya, untuk mencegah kasus serupa terulang, maka seharusnya diselesaikan pada garis pertama pertahanan risiko perbankan alias first line of defense.

Disisi lain, setiap bank diharapkan memiliki unit khusus untuk menangani beragam risiko, termasuk penipuan atau penggelapan.

Baca Juga  KPPN Merauke Percayakan Korem 174 Sebagai Narasumber Rakor dan Diskusi Panel

“Harus ada inspektorat dalam unsur pimpinan untuk mengontrol,” imbuhnya.

Serta terpenting agar semua bank diharapkan dapat mengoperasionalkan manajemen fraud dengan baik.

Untuk diketahui, pembobolan dana nasabah BTN ini dilakukan dengan skema bilyet deposito fiktif. BTN sudah melaporkan perkara pembobolan dana nasabah itu ke polisi pada 21 November 2016 lalu. (sah)

Share :

Baca Juga

Headline

Ombudsman Minta Jokowi Evaluasi Stafsus Milenial

Headline

Terkait Perkara RS Ummi, MA Potong Vonis HRS Menjadi 2 Tahun

Ekonomi

Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Sektor Perikanan dan Pertanian di Kab. Jembrana

Headline

Motor Listrik Jokowi Laku Rp2,5 Miliar

Headline

Presiden Brasil Dikudeta Militer Lantaran Tak Sanggup Hadapi Corona

Headline

Prabowo Diminta Hentikan Latihan Militer Makan Tokek Hidup

Headline

Dua Bulan Ke Depan Bisa Terjadi Konflik Sosial Akibat Pandemi Covid-19

Headline

Rekonsiliasi HRS : Mungkinkah ?