Home / Politik

Jumat, 13 April 2018 - 19:32 WIB

Oknum PNS bagi Sembako di Pilkada Sul-Sel 2018,wujud kejahatan Politik dan merusak Demokrasi

Nasionalpos.com,Jakarta — Peristiwa penangkapan oknum Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan oleh seorang warga bernama Abdurahman,saat melakukan pembagian sembako ke rumah-rumah warga yang terjadi pada hari Selasa, ( 10/4/2018) kemaren.

Menunjukkan adanya sinyalemen pemanfaatan  Aparatur Sipil Negara bagi kepentingan politik  dalam pelaksanaan Pilkada di kab.Sidrap,ini dapat berdampak merusak demokrasi yang sedang berlangsung. Kasus ketidak netralan dari Aparatur Sipil Negara menunjukkan bahwa belum adanya revolusi mental dikalangan Pejabat Pemerintah di kab Sidrap,demikian dikatakan oleh Abdul Lukman Hakim, praktisi hukum di Jakarta,ketika ditemui Nasionalpos .com, Jumat, (13/4/2018).

“Tindakan oknum Kadisdukcapil Kab. Sidrap itu adalah tindakan kejahatan melanggar Undang Undang Pemilu dan kejahatan merusak demokrasi”ujarnya.

Menurut nya, perbuatan Kepala Dinas tersebut harus diusut tuntas dan harus dibongkar siapa dalang yang merencanakan  pembagian sembako karena tidak menutup kemungkinan hal tersebut diketahui oleh pasangan Cabup-Cawabup yang didukungnya.

Baca Juga  Rijal Kobar Sebut Ahok Lelaki “Penghibur”

Hal senada pun disampaikan oleh Mohammad Aqil Ali, Wakil Ketua Komite Advokat Pendukung (KAP) KPK, yang menyerukan Polres Sidrap, Sulawesi Selatan segera berkoordinasi dgn jajaran kepolisian setempat hingga  ke polda Sulsel, serta berkoordinasi dengan panwaslu Kab Sidrap, Panwaslu Provinsi Sulsel dan bahkan Bawaslu untuk memproses dugaan tindak pidana money politics tersebut.

“Sesuai Pasal 1 angka 19 KUHAP sudah jelas tentang apa itu tertangkap tangan, lalu dihubungkan dengan tertangkapnya oknum Kepala Dinas oleh masyarakat sedang bagi-bagi sembako mala prosesnya harus cepat. Penyidikan 14 hari dan penuntutan 5 hari”, ujar Aqil.

Aqil mengkhawatirkan lambannya penanganan proses pidana yang mengacu pada UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada,akan menimbulkan situasi ketidakpastia hukum hingga dapat memicu terjadi nya konflik,  “Jadi jelas nanti apakah itu memenuhi unsur pidana atau tidak. Jika memenuhi maka jatuhkan sanksi, namun jika tidak maka masyarakat pun tidak resah serta suasana tidak memanas. Itu gunanya hukum ditegakkan”, tambah Aqil.

Baca Juga  Jokowi Janji Penuhi Tanggung Jawab dan Dukung Kebebasan Pers

Panwas juga diharapkan bersikap tegas terhadap kecurangan-kecurangan yang dilakukan pasangan Cabup-Cawabup dalam pelaksanaan Pilkada langsung. Kalau perlu pasangan yang terbukti berbuat curang dilakukan diskualifikasi  agar Pilkada dapat menghasilkan kepala daerah yang baik, jujur dan memenuhi harapan masyarakatnya.

“Kalau di saat kampanye saja sudah bagi-bagi uang, bagaimana nanti mau memimpin dengan amanah. Nanti malah kejar balik modal, masyarakat dan negara akan sangat dirugikan”, pungkas aqil. []

Share :

Baca Juga

Headline

Din : KAMI Berdimensi Politi Tapi Bukan Politik Praktis

Headline

Soal Mudik, PKS Minta Pemerintah Tak Buat Bingung Masyarakat

Nasional

Pemkab Pacitan terlambat Tetapkan KLB Hepatitis A

Megapolitan

Golkar Pecah, Dewan Pakar Golkar Dukung Anies – Sandi

Politik

Pengusaha: Badan Ekonomi Kreatif Kok Jadi Event Organizer

Politik

Letjen (Purn) Syarwan Hamid Nilai DPR “Mandul”

Politik

Inggard Joshua Cetak Sejarah Parlemen di DKI Jakarta

Headline

NasDem : Tiga Nama Gubernur Menonjol Dalam Penanganan Covid-19