NasionalPos.com, Tangerang Selatan- Pengamat Sosial Agus Yohanes mengatakan kekuatan oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih tetap dibutuhkan secara signifikan agar ada kontrol serta pengawasan terhadap pemerintah. Jika tidak ada oposisi, menurutnya kebijakan yang dimunculkan cenderung merugikan rakyat seperti di era Orde Baru.
“ Kalau semuanya masuk ke kabinet pemerintah Prabowo-Gibran, Parlemen betul-betul tidak memainkan peran, jika itu terjadi maka demokrasi mati suri dan bahkan hanya menjadi etalase politik alias basa-basi saja, itu bakal kembali seperti di masa orde baru, parlemen tunduk kepada penguasa.”ungkap Agus Yohanes kepada wartawan, Senen, 29/4/2024 di Tangerang Selatan.
Menurut Agus, saat ini nampak adanya kecenderungan rezim ini dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto seolah-olah berusaha mengkonsolidasikan partai politik yang berada di parlemen untuk kepentingan demokratisasi, bahkan apa yang dilakukan oleh Prabowo tersebut di dukung oleh pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang mengatakan bahwa demokrasi dapat berjalan tanpa oposisi, sehingga hal itu diterapkan ke semua mekanisme seolah-olah demokratis yang dilaksanakan penguasa, padahal bukan untuk kepentingan kedaulatan rakyat, melainkan untuk kepentingan oligarki kekuasaan.
“Manivestasi Kedaulatan Rakyat yang direpresentasikan pada Lembaga legislative itu tidak boleh tunduk terhadap penguasa, melainkan harus berada pada posisi yang seimbang dengan Lembaga Eksekutif, bahkan Legislatif punya hak untuk mengawasi Eksekutif, nah kalau semua partai politik berada di dalam lingkaran pemerintah, maka yang terjadi rakyat tidak berdaulat, dan itu tidak demokratis.”tukas Agus Yohanes yang juga mantan anggota LSM Kontras.
Oleh karena itu, lanjut Agus, untuk mencegah terjadi demokrasi basa-basi, demokrasi akal-akalan yang dibuat oleh kekuasaan oligarkis, maka diperlukan kekuatan oposisi yang kuat dan solid, meskipun ada sejumlah anggapan bahwa para anggota DPR akan tetap memainkan fungsi pengawasan walaupun partai-nya berkoalisi dengan pemerintahan.
Namun, pengawasan itu tidak akan setajam jika partai dari anggota DPR tersebut menjadi oposisi, demokrasi akan tetap bertahan jika tokoh-tokoh politik dan petinggi partai berkomitmen untuk menjadikan demokrasi sebagai sistem bernegara di Indonesia, dan tidak ada selintas pemikiran pun untuk kembali ke otoritarianisme seperti di masa silam.
“Saya berharap ada komitmen dari parpol dan elite politik untuk menjadikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan terbaik untuk Indonesia, melalui penerapan demokrasi yang sesungguhnya memerlukan kekuatan oposisi, karena sesungguhnya Oposisi adalah Jalan Terbaik mewujudkan kedaulatan rakyat dalam penerapan demokrasi, tanpa oposisi tidak ada kedaulatan rakyat, tanpa oposisi tidak ada demokrasi, ”pungkas Agus Yohanes yang juga aktivis Pro Demokrasi.
