Home / Politik / Top News

Rabu, 14 Februari 2018 - 15:20 WIB

Pansus KPK Minta Lembaga Antirasuah Bentuk Pengawas Eksternal

Nasionalpos, Jakarta – Panitia Angket DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) merekomendasikan sejumlah hal. Diantaranya, KPK diminta tingkatkan indeks persepsi korupsi dan menindaklanjuti temuam Pansus.

“Hasil penyelidikan Panitia Angket DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK sampai pada keputusan untuk merekomendasikan berbagai agenda penguatan KPK pada aspek kelembagaan, kewenangan, tata kelola SDM, dan anggaran,” kata Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa saat membacakan laporan Panitia Angket pada Rapat Paripurna ke-18 masa persidangan III tahun sidang 2017-2018 di DPR, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Dalam rekomendasinya, Pansus Hak Angket KPK menyebutkan sejumlah hal, yakni :

Pertama, soal aspek kelembagaan, Pansus meminta KPK menyempurnakan struktur organisasi agar mencerminkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Kedua, KPK diminta meningkatkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum serta lembaga lainnya, seperti BPK, LPSK, PPATK, Komnas HAM, dan pihak perbankan dalam menjalankan upaya pemberantasan korupsi agar optimal, terintegrasi, dan bersinergi dengan baik.

Selain itu, Pansus juga merekomendasikan pembentukan lembaga pengawas independen. Sebagaimana aturan yang dibuat  KPK yang beranggotakan unsur internal KPK dan eksternal.

Baca Juga  Amnesty International Anggap Pemerintah Bungkam Kebebasan Berpendapat Soal Mural

“KPK disarankan melalui mekanisme yang diatur sendiri oleh KPK membentuk lembaga pengawas independen yang beranggotakan dari unsur internal KPK dan eksternal yang berasal dari tokoh-tokoh yang berintegritas dalam kerangka terciptanya check and balances,” jelas Agun.

Agun menjelaskan, penempatan pengawasan internal di bawah Deputi dinilai kurang tepat karena akan menjadi subordinat. Oleh sebab itu, diperlukan lembaga pengawas eksternal sebagai perwujudan tanggung jawab KPK kepada publik.

Pansus menilai, perubahan melalui pengembangan struktur organisasi kelembagaan KPK ini dilakukan dalam kerangka penguatan KPK agar mampu lebih optimal dalam mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi.

“Selain pengawasan internal, diperlukan juga adanya lembaga pengawas eksternal sebagai perwujudan tanggung jawab KPK kepada publik. Perubahan melalui pengembangan struktur organisasi kelembagaan KPK ini dilakukan dalam kerangka penguatan KPK agar mampu lebih optimal dalam mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi,” papar Agun.

Ketiga, soal aspek kewenangan, KPK diminta berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Karena itu, KPK harus menempatkan kepolisian dan kejaksaan sebagai counterpartner yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Selain itu, dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, KPK diminta lebih memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku serta memperhatikan pula peraturan perundang-undangan lainnya.

Baca Juga  Airlangga Ketum Golkar Hingga Tahun 2019

KPK juga diminta membangun sistem pencegahan yang sistematik yang dapat mencegah korupsi kembali terulang dalam mencegah penyalahgunaan keuangan negara.

Keempat, soal aspek anggaran, KPK diminta untuk meningkatkan dan memperbaiki tata kelola anggarannya sesuai dengan hasil rekomendasi dari BPK.

“DPR RI akan mendorong peningkatan anggaran KPK untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut dalam fungsi pencegahan, seperti pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat dengan harapan berkurangnya kasus korupsi pada masa yang akan datang,” jelas Agun.

Terakhir, terkait aspek tata kelola SDM, KPK diminta memperbaiki tata kelola SDM dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang SDM/kepegawaian.

Proses pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, hingga pemberhentian SDM KPK harus semakin transparan dengan mengacu pada UU tentang aparatur sipil negara, kepolisian, dan kejaksaan.

Dalam kurun waktu lima tahun, KPK harus mampu meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi, menetapkan arah kebijakan penegakan hukum pemberantasan yang sejalan dengan program pembangunan Pemerintah, dan menindaklanjuti temuan pansus bersama-sama aparat penegak hukum lainnya. ( )

 

Share :

Baca Juga

Headline

Ajak Warga Terapkan Prokes, TNI-Polri Dan Forkopimcam Selakau Turun Ke Pasar

Headline

Iran Mengaku Disusupi Mossad

Headline

Pangeran Charles Positif Terpapar Virus Corona

Megapolitan

Deklarasi Artis Anti Narkoba di Polres Jakarta Selatan

Headline

Buruh : Polisi Tahan 100 Lebih Orang Yang Ingin Ikut Aksi Tolak Omnibus Law

Ekonomi

Sriwijaya Beroperasi Kembali Mulai 13 Mei 2020

Headline

China Tak Terpengaruh Pilpres AS

Headline

Romahurmuziy Divonis Dua Tahun Penjara