Home / Headline / Politik / Top News

Rabu, 15 Juli 2020 - 21:43 WIB

PB HMI MPO : Ombnibus Law Harus Dibatalkan Demi Stabilitas Nasional

Ketua Komisi Mahasiswa dan Pemuda PB HMI MPO Ary Kapitang

Ketua Komisi Mahasiswa dan Pemuda PB HMI MPO Ary Kapitang

NasionalPos.com, Jakarta – PB HMI MPO mendesak Pemerintah dan DPR untuk membatalkan pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang sudah banyak mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

“Pemerintah dan DPR RI harus segera batalkan, ingat Saat ini buruh, petani, masyarakat adat, akademisi, aktivis mahasiswa, pemuka agama dan sebagainya sudah bersuara dan rencana  untuk  turun ke jalan besok secara besar-besaran,” tegas Ketua Komisi Mahasiswa dan Pemuda PB HMI MPO Ary Kapitang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Kalau DPR RI tetap ngotot untuk sahkan RUU Cipta kerja, lanjut Ary,  maka aksi selanjutnya untuk penolakan ombnibus law secara besar-besaran di berbagai daerah. Dikhawatirkan aksi tersebut akan menggangu stabilitas nasional. Apalagi saat ini pemerintah disibukkan dengan penanganan Covid 19.

Baca Juga  Ratusan Warga Tak Bisa Gunakan Hak Pilih, KPPS Harus Dipecat

“Karena itu tidak ada alasan lagi bagi DPR dan Pemerintah untuk tidak membatalkan segera RUU Cipta kerja demi stabilitas nasional,” tandas Ary.

Ary menilai Omnibus Law RUU Cipta Kerja memberikan dampak buruk kepada masyarakat, khususnya mereka yang memiliki latar belakang ekonomi sosial seperti buruh, petani, nelayan, kaum miskin kota, dan masyarakat adat, serta mengancam masa depan generasi muda Indonesia.

Baca Juga  Di Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Heru Sampaikan Pesan

“Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini lebih mementingkan kepentingan korporasi dari pada kepentingan rakyat dan keselamatan lingkungan hidup, yaitu atas nama investasi,: kata Ary.

Ironisnya, Pemerintah dan DPR sepertinya tidak menghiraukan tuntutan dari kelompok-kelompok masyarakat agar menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tersebut.

Di sisi lain, Ary juga menilai pemerintah terlihat sangat memanfaatkan momentum pandemi untuk melakukan tindakan politis tanpa partisipasi publik. Salah satunya, pada 12 Mei 2020, DPR bersama pemerintah telah menyetujui Revisi Undang Undang (RUU) Minerba menjadi Undang-Undang.

“Padahal, RUU Minerba itu merugikan masyarakat dan mengancam kelestarian lingkungan dan ekosistem di sekitarnya. RUU Minerba tersebut awalnya merupakan inisiatif DPR periode 2014-2019 yang kemudian dilanjutkan oleh DPR periode 2019-2024,” pungkasnya. (*)

Share :

Baca Juga

ali akbar

Politik

Budayawan Ali Akbar : NABOK, LANTAS TELANJANG
puan dapat gelar doktor HC

Headline

Ketua DPR RI Puan Maharani Terima Gelar Doktor Honoris Causa (H.C.) dari Pukyong National University (PKNU), Korsel
kasus bank DKI edit

Ekonomi

Warga Soroti Kasus Dugaan Korupsi Pemberian KPA Oleh Bank DKI
pistol

Headline

Seorang Polisi Tertembak Dalam Sebuah Serangan di Poso
Reynhard Sinaga

Headline

Ini Cara Reynhard Sinaga Cari Mangsa
Mapolsek Ciracas Jakarta Timur 2

Headline

TNI dan Polri Bentuk Tim Gabungan Usut Kasus Penyerbuan Mapolsek Ciracas
sri mulyaji1

Ekonomi

Bocornya Surat Sri Mulyani dan Bos Freeport Tanda Amburadulnya Birokrasi
peta corona

Headline

Update Data Sebaran Covid-19 di Indonesia, Jumat (26/6/2020)