PDIP Ungkap Ada Menteri Punya Kepentingan Pribadi

- Editor

Rabu, 13 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komaruddin Watubun

Komaruddin Watubun

NasionalPos.com, Jakarta – Ketua Badan Kehormatan PDI Perjuangan, Komaruddin Watubun mengungkap para menteri di Kabinet Joko Widodo tak ubahnya badut politik dan kerap memiliki kepentingan pribadi dalam agenda nasional.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini mencontohkan perilaku dan pernyataan jajaran menteri yang menggaungkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Saya pikir badut-badut politik banyak memanfaatkan isu tiga periode untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Seperti menteri-menteri yang sebenarnya tidak punya kewenangan untuk bicara urusan ini tetapi ikut bicara itu kan ngawur,” ujar Komarudin kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (12/4/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Komarudin juga menyindir menteri yang terlibat dengan proyek-proyek nasional lewat lini bisnisnya masing-masing. Mulai dari penanganan Covid-19 hingga Ibu Kota Negara (IKN).

Baca Juga :   Koalisi Masyarkat Sipil Desak Presiden Hentikan Operasi Tempur, Utamakan Dialog Damai di Papua

“Badut-badut politik itu, mereka ini boncengi isu krisis ekonomi nasional Covid, dan sebagainya, lalu mengusulkan tiga periode dan seterusnya,” bebernya.

Menurutnya, para menteri pun tidak berkata jujur terkait wacana tiga periode. Pasalnya, meski di depan publik berhenti membicarakan wacana ini, namun menteri-menteri itu disebut tetap bermain menggerakkan rencana Jokowi tiga periode.

“Untuk wacana ini ya ini kan kita butuh kejujuran, kejujuran semua piha. Jadi kita sudah ngomong berhenti dengan wacana tiga periode ya harus berhenti. Jangan di depan publik kita ngomong berhenti tetapi di belakang tetap diam-diam manuver untuk agenda tiga periode,” tuturnya.

Untuk itu, Komarudin mengingatkan agar para menteri itu tak menumpangkan kepentingan pribadi pada agenda nasional.

Baca Juga :   Rakerda DPD GAMKI Bahas Tantangan Generasi Muda di Era Post Pandemic

“Menteri-menteri ini jangan punya agenda-agenda pribadi lalu ikut dibonceng-bonceng ini agenda nasional. Tetapi masih berpura-pura main sana-sini, [seolah] bikin senang presiden,” tegasnya.

“Harusnya serius bantu presiden supaya tidak terjadi seperti saat ini urusan minyak goreng saja jadi masalah serius, harus Presiden yang harus tangan, untuk apa ada menteri?” sambungnya.

Tak sampai disitu, Ia pun mengkritik capaian kerja dan peran para menteri yang gemar menggaungkan wacana tiga periode terhadap persoalan nasional.

“Cek menteri-menteri itu satu-satu gimana capaian target tugas kerja yang berikan oleh Presiden kepada mereka menteri yang ngomong-ngomong (perpanjangan masa jabatan dan tiga periode Jokowi) ini punya prestasinya apa saja,” pungkasnya. (wan)

Loading

Berita Terkait

Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Kumpulkan 749.298 Dukungan untuk Maju di Pilgub Jakarta
Ganjar: Perlu Ada Ruang “Check and balances” di pemerintahan
Wacana Penambahan Kementerian Harus Ubah Regulasi
Ketua DPRD Ingin BUMD Daerah Khusus Jakarta Ambil Posisi di Investment Summit Amerika 2024
Oposisi adalah Jalan Terbaik Wujudkan Kedaulatan Rakyat dalam Penerapan Demokrasi
Hadiri Penetapan Presiden-Wapres, Anies Ingin Hormati Proses Bernegara
MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024, AMIN & Ganjar-Mahfud Terima Putusan Dengan Catatan

Berita Terkait

Selasa, 14 Mei 2024 - 10:30 WIB

Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Kumpulkan 749.298 Dukungan untuk Maju di Pilgub Jakarta

Minggu, 12 Mei 2024 - 18:06 WIB

Jumat, 10 Mei 2024 - 19:28 WIB

Ganjar: Perlu Ada Ruang “Check and balances” di pemerintahan

Rabu, 8 Mei 2024 - 10:15 WIB

Wacana Penambahan Kementerian Harus Ubah Regulasi

Selasa, 30 April 2024 - 19:33 WIB

Ketua DPRD Ingin BUMD Daerah Khusus Jakarta Ambil Posisi di Investment Summit Amerika 2024

Senin, 29 April 2024 - 13:28 WIB

Oposisi adalah Jalan Terbaik Wujudkan Kedaulatan Rakyat dalam Penerapan Demokrasi

Rabu, 24 April 2024 - 19:58 WIB

Hadiri Penetapan Presiden-Wapres, Anies Ingin Hormati Proses Bernegara

Senin, 22 April 2024 - 19:58 WIB

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024, AMIN & Ganjar-Mahfud Terima Putusan Dengan Catatan

Berita Terbaru

Ekonomi

BNI Tawarkan Ragam Promo di BNI Java Jazz Festival 2024

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:19 WIB