Home » Politik » PDIP Ungkap Ada Menteri Punya Kepentingan Pribadi

PDIP Ungkap Ada Menteri Punya Kepentingan Pribadi

Dhio Justice Law 13 Apr 2022 100

NasionalPos.com, Jakarta – Ketua Badan Kehormatan PDI Perjuangan, Komaruddin Watubun mengungkap para menteri di Kabinet Joko Widodo tak ubahnya badut politik dan kerap memiliki kepentingan pribadi dalam agenda nasional.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini mencontohkan perilaku dan pernyataan jajaran menteri yang menggaungkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Saya pikir badut-badut politik banyak memanfaatkan isu tiga periode untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Seperti menteri-menteri yang sebenarnya tidak punya kewenangan untuk bicara urusan ini tetapi ikut bicara itu kan ngawur,” ujar Komarudin kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (12/4/2022).

Komarudin juga menyindir menteri yang terlibat dengan proyek-proyek nasional lewat lini bisnisnya masing-masing. Mulai dari penanganan Covid-19 hingga Ibu Kota Negara (IKN).

Baca Juga :  DPR akan Panggil Pemerintah Terkait Iuran Wajib Tapera

“Badut-badut politik itu, mereka ini boncengi isu krisis ekonomi nasional Covid, dan sebagainya, lalu mengusulkan tiga periode dan seterusnya,” bebernya.

Menurutnya, para menteri pun tidak berkata jujur terkait wacana tiga periode. Pasalnya, meski di depan publik berhenti membicarakan wacana ini, namun menteri-menteri itu disebut tetap bermain menggerakkan rencana Jokowi tiga periode.

“Untuk wacana ini ya ini kan kita butuh kejujuran, kejujuran semua piha. Jadi kita sudah ngomong berhenti dengan wacana tiga periode ya harus berhenti. Jangan di depan publik kita ngomong berhenti tetapi di belakang tetap diam-diam manuver untuk agenda tiga periode,” tuturnya.

Untuk itu, Komarudin mengingatkan agar para menteri itu tak menumpangkan kepentingan pribadi pada agenda nasional.

Baca Juga :  Fit and Proper Test Hakim MK Sebagai Upaya Seleksi Negarawan Berintegritas

“Menteri-menteri ini jangan punya agenda-agenda pribadi lalu ikut dibonceng-bonceng ini agenda nasional. Tetapi masih berpura-pura main sana-sini, [seolah] bikin senang presiden,” tegasnya.

“Harusnya serius bantu presiden supaya tidak terjadi seperti saat ini urusan minyak goreng saja jadi masalah serius, harus Presiden yang harus tangan, untuk apa ada menteri?” sambungnya.

Tak sampai disitu, Ia pun mengkritik capaian kerja dan peran para menteri yang gemar menggaungkan wacana tiga periode terhadap persoalan nasional.

“Cek menteri-menteri itu satu-satu gimana capaian target tugas kerja yang berikan oleh Presiden kepada mereka menteri yang ngomong-ngomong (perpanjangan masa jabatan dan tiga periode Jokowi) ini punya prestasinya apa saja,” pungkasnya. (wan)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
‘Mas Bahlil Ganteng’ dan Transformasi Politik Golkar

Dhio Justice Law

12 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia saat ini, seorang politikus tidak harus terlihat negarawan untuk menjadi populer. Cukup viral. Fenomena lagu “Mas Bahlil Ganteng” memperlihatkan bagaimana politik perlahan bergeser dari arena gagasan menuju arena hiburan digital. Yang bekerja bukan lagi kedalaman visi, melainkan kekuatan algoritma. Bukan seberapa kuat argumentasi seorang …

MBG dan Pesta Babi Kekuasaan

Dhio Justice Law

11 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Program makan bergizi gratis (MBG) awalnya dijual sebagai wajah belas kasih negara. Sebuah janji tentang kepedulian terhadap rakyat kecil, tentang anak-anak yang harus diselamatkan dari lapar dan ketimpangan. Tetapi di tengah munculnya dugaan keterlibatan keluarga sejumlah pejabat tinggi dalam pusaran proyek MBG, publik …

Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …

TB Massa: Indonesia Gagal Bangun Demokrasi

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Prof. (assoc) TB. Massa Djafar menganggap Indonesia telah gagal membangun kehidupan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan TB Massa sebagai nara sumber dalam sesi dialog Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa …

MS. Kaban: Indonesia Belum Menemukan Pemimpin Yang Tepat

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan Menteri Kehutanan, Dr. MS. Kaban menilai Bangsa Indonesia belum menemukan pemimpin yang tepat. Indikasinya, segala bentuk kejahatan dan yang dibenci Allah SWT semakin tumbuh subur. Hal itu dilontarkan Kaban yang juga dikenal senior KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) dalam Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi …

x
x