Home / Ekonomi / Headline / Nasional / Top News

Selasa, 10 September 2019 - 21:43 WIB

Pemerintah Didesak Tindak Garuda Indonesia dan Batik Air

Nasionalpos.com, Jakarta – Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) David Tobing menganggap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Dirjen Perhubungan Udara Polana B Pramesti telah melakukan maladministras. Sebab, telah lalai melakukan pengawasan penerbangan dengan membiarkan full service airline (FSA) seperti Garuda Indonesia dan Batik Air tidak menyediakan media hiburan pada sebagian pesawatnya.

“Kami banyak menerima pengaduan dari masyarakat pengguna jasa terkait dengan ketiadaan media hiburan pada maskapai kelas ekonomi yang menerapkan standar layanan penuh,” jelas David, Selasa (10/9/2019).

Menurutnya, dalam peraturan penerbangan di Indonesia, standar pelayanan penumpang kelas ekonomi terbagi ke dalam tiga kelompok pelayanan yaitu layanan penuh, layanan menengah (medium services), dan layanan minimum (no frills). Pasal 30 Ayat (1) huruf e Permenhub No. 185/2015, maskapai dengan standar pelayanan penuh wajib menyediakan media hiburan.

Baca Juga  Untuk Sejahterakan Warga, Hana Velary Priscylla, SE Layak di Dukung

Faktanya, lanjut David, dalam temuan di lapangan, maskapai Garuda dan Batik tidak menyediakan media hiburan di sebagai pesawatnya, seperti jenis Bombardier CRJ-1000 maupun ATR 72-600.

Maskapai yang tidak menyediakan media hiburan di dalam pesawat, sepatutnya tidak boleh menjual kursi tersebut kepada masyarakat atau harus menurunkan kelas pelayanannya menjadi medium services atau no frills. Tiket yang dijual harus sesuai  dengan fasilitas yang diterima.

“Praktek seperti ini, patut diduga telah terjadi berulang kali selama bertahun-tahun. Regulator dinilai telah melakukan maladministrasi karena telah memberikan ijin kepada maskapai yang tidak memiliki media hiburan,” terangnya.

Baca Juga  Makin Ganas, Dalam Sepekan Pasukan Junta Militer Myanmar Tewaskan 12 Warga Sipil

Untuk itu,  Menteri Perhubungan dapat melakukan pengawasan dan penindakan terhadap maskapai yang tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan pelayanan kepada konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

David mengungkapkan, KKI telah meminta Ombudsman untuk mengeluarkan salah satu dari dua rekomendasi. Pertama, meminta kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk melarang maskapai Garuda dan Batir Air menjual tiket pesawat yang tempat duduknya tidak dilengkapi media hiburan yang berfungsi dengan baik.

“Kedua, meminta kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk menurunkan standar pelayanan penumpang kelas ekonomi  maskapai Garuda dan Batik Air menjadi pelayanan dengan standar menengah atau standar minimum,” pungkasnya. (*)

Share :

Baca Juga

Megapolitan

STP Trisakti Siap Berkonstribusi Strategis Membangun Pariwisata Berkarakter Pancasila,Unggul dan Produktif

Headline

Sebut Islam Agama Arogan, Abu Janda Kembali Dilaporkan KNPI

Headline

Muhammadiyah Imbau Masyarakat Tak Mudik Lebaran Untuk Cegah Pandemi Virus Corona

Headline

Update Data Corona (25/1/2021) Jumlah Pasien Positif 999.256 Orang dan Meninggal 28.132 Orang

Politik

Letjen (Purn) Syarwan Hamid Nilai DPR “Mandul”

Headline

Pemuda Utara Apresiasi Pemkot Jakut Terkait Penataan Sunter

Megapolitan

PNS DKI di larang Membawa Mobil Dinas Untuk Mudik

Megapolitan

Ini Sosok Wagub DKI Yang Diinginkan Anies