Home / Headline / Hukum / Nasional / Top News

Minggu, 5 April 2020 - 13:30 WIB

Pemerintak Tak Punya Rencana Beri Remisi Koruptor

Mahfud MD

Mahfud MD

Nasionalpos.com, Jakarta – Pemerintah tidak memiliki rencana untuk memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus korupsi, teroris, dan bandar narkoba.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly mewacanakan untuk merevisi PP Nomor 99/2012, seiring dengan kebijakan pembebasan tahanan di tengah wabah Corona sehingga mencakup pula narapidana korupsi.

“Agar clear ya, sampai sekarang pemerintah tidak merencanakan mengubah atau merevisi PP Nomor 99/2012,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD melalui video pressconference, di Jakarta, Sabtu (4/4/2020) malam.

Baca Juga  Bareskrim Segera Periksa Stafsus Wapres Terkait Dugaan Pemerasan

Untuk diketahui, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menyebutkan ada tiga kategori warga binaan yang tidak mendapatkan hak remisi yaitu kasus korupsi, terorisme dan narkoba.

Menurut Mahfud, pemerintah memang mengambil kebijakan pembebasan bersyarat bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan untuk mencegah penyebaran virus Corona.

Baca Juga  Ini Susunan Tim Pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno

Mahfud menyatakan, kemungkinan apa yang disampaikan Menkumham tersebut setelah mendapat usulan atau aspirasi sebagian masyarakat dan menyampaikannya ke publik.

“Bahwa itu tersebar di luar itu, mungkin ada aspirasi masyarakat kepada Kemenkumham, kemudian Kemenkumham menginformasikan bahwa ada permintaan masyarakat atau sebagian masyarakat untuk itu,” ujarnya.

Untuk itu, Mahfud menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana untuk mengubah atau merevisi PP Nomor 99/2012.

“Jadi, tidak ada sampai hari ini itu rencana memberikan pembebasan bersyarat kepada napi koruptor, napi terorisme, dan napi bandar narkoba. Tidak ada,” jelas Mahfud. (*)

Share :

Baca Juga

Ekonomi

Kemenparekraf Gelar Bimbingan Teknis Pengelolaan & Penguatan Destinasi Desa Wisata Taro Bali

Headline

Ini Respon NasDem dan PKB Soal Usulan Mendagri Undur Jadwal Pemilu 2024

Headline

Dirjen PHU Siapkan Materi Manasik Haji Daring

Megapolitan

Wagub : Pemprov akan Cabut Ijin Usaha 30 Tempat Hiburan Nakal

Ekonomi

Dorong Investasi Kelautan, KKP Selenggarakan Sosialisasi Perizinan di Sulut

Hukum

Harimau Penguasa Rimba Hanya Tersisa Belasan Ekor di Bengkulu

Headline

Romi Mengaku Terima Suap Karena Tak Enak Sama Khofifah

Headline

Khusus Jakarta PSBB Berlaku Mulai Hari Ini Sampai 14 Hari