Home / Nasional / Politik / Top News

Kamis, 4 Juli 2019 - 21:28 WIB

Pemkab Pacitan terlambat Tetapkan KLB Hepatitis A

Nasionalpos.com,Jakarta — Merebaknya penyakit Hepatitis A di derita Warga di Kabupaten Pacitan Jawa Timur, sudah semestinya segera mendapatkan penanganan ,namun realitasnya Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Pacitan terlambat menetapkan KLB (Kejadian Luar Biasa) Hepatitis A di daerahnya,demikian disampaikan Dr.Ribka Tjiptaning Proletariati AAK.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana), saat ditemui di DPR RI ,Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

“KLB baru dinyatakan pada tanggal 25 Juni 2019, dimana jumlah penderitanya sudah mencapai 581 orang. Bila jumlah penderita suatu penyakit di daerah sudah dua kali dari jumlah rata-rata kejadian normal, sudah seharusnya dinyatakan KLB,” ujarnya.

Baca Juga  Erdogan Dukung Ulama Sebut Homoseksual Dikutuk Dalam Ajaran Islam

Menurut anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan ini, bila lebih cepat dinyatakan KLB berarti lebih cepat antisipasi, pencegahan, dan penanganan penularan virus hepatitis A tersebut.

“Sekarang sudah mencapai hampir 1000 orang terkena. Dan akan terus bertambah, karena masa inkubasi, sampai pertama kali gejala muncul, setelah terjadi infeksi, biasanya 2-6 minggu,” ungkap Ribka

Baca Juga  SBY Dipastikan Mundur Sebagai Ketum Saat Kongres Demokrat

Lebih lanjut, politisi yang juga dokter ini mengatakan bahwa hepatitis A menular melalui air, makanan, lingkungan yang tidak bersih.

“Penyakit menular yang pencegahannya melalui hidup bersih, baik makanan dan minuman, serta lingkungan bersih termasuk pola penggunaan MCK (Mandi Cuci Kakus) yang benar,” terangnya lagi.

” saya mendesak, sesuai UU kesehatan No 36 Tahun 2009, Kementerian Kesehatan sebagai leading sector memprioritaskan upaya preventif dan promotif dalam pembangunan kesehatan,” pungkasnya.(*)

Share :

Baca Juga

Headline

TNI Butuh Anggaran Rp3,2 Triliun Untuk Bantu Penanganan Covid-10

Headline

Upaya Adu Domba Jadikan Attaturk Nama Jalan di Jakarta

Ekonomi

DPR Tetap Bahas RUU Cipta kerja, KSPI Kembali Akan Gelar Aksi

Nasional

Jokowi Layak Reshuffle Budi Karya Sumadi

Megapolitan

PD Pasar Jaya Luncurkan Aplikasi OYES

Headline

Polisi Jadikan Anak Akidi Tio Tersangka Kasus Uang Bantuan Rp2 Triliun Untuk Covid-19

Headline

Mahfud Tegaskan Amandemen UUD 1945 Kewenangan MPR

Headline

Tak Mau Disebut Dungu, Emak-Emak Ikutan BOM