Pengamat : Sengketa Agraria di Rempang-Galang, Korban Penerapan Ideologi Investasi

- Editor

Sabtu, 16 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Jakarta- Konstitusi memberi mandat pada negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat. Rakyat menjadi klien utama dari negara, bukan investor. namun  saat ini terdapat fenomena bahwa rezim justru mengistimewakan kepentingan pemodal dengan merampas hak-hak rakyat, hal inilah yang terjadi pada Sengketa Agraria di Pulau Rempang,

Seperti ramai diberitakan media, yang menyebutkan Kasus Rempang berasal dari kebijakan Rezim Joko Widodo (Jokowi) yang lebih mementingkan investor daripada rakyat setempat. Kebijakan Jokowi yang lebih mementingkan investor disambut oleh China untuk menanamkan modalnya di Rempang sebagai bagian kepentingan keamanan dan ekonomi negeri Tirai Bambu.

“Kasus Rempang muncul dan mencuat dipicu oleh  sikap dan kebijakan Presiden Jokowi yang menjadikan investasi sebagai ideologi dan program strategi nasional sebagai doktrin, akhirnya terjadilah politik burung onta, jokowi berbicara kemerdekaan tapi di sisi lain dengan ideologi nasional tadi kedaulatan ini diperdagangkan dalam pengertian kedaulatan negara dan rakyat,” kata pengamat geopolitik dan intelijen Amir Hamzah kepada awak media, Sabtu (16/9/2023) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Kata Amir, China menanamkan modalnya di Rempang Kepulauan Riau sebagian bagian dari strategi untuk mengamankan Laut China Selatan. Warga China daratan juga bisa didatangkan ke Rempang atas nama pekerja, namun dalam waktu lama bisa menetap bahkan menjadi warga Indonesia.

“Secara geopolitik kita akan melihat masalah Rempang bisa dilihat dari teori penggunaan ruang dan strategi China terutama dari Partai Komunis. Letak Rempang ini kan bagian selatan dari Pulau Batam yang berhadapan dengan Laut biasa Selatan di sebelah timurnya dan di sebelah baratnya berhadapan dengan Selat Malaka.

Rempang, kata Amir menjadi bagian proyek OBOR (One Belt One Road) atau yang kini telah direvisi menjadi proyek Belt Road Initiative (BRI) China.

Baca Juga :   Pembahasan RUU Penyiaran Harus Menampung Aspirasi Masyarakat dan Insan Media

“Konsep Obor Xi jinping strategi penguasaan ruang atau yang oleh Bung Karno disebut ruang hidup karena apa manusia memerlukan negara, negara memerlukan ruang yang nantinya merupakan wilayah untuk melayani memelihara dan memajukan kesejahteraan umum dari rakyat,” paparnya.

Kata Amir, kasus Rempang memunculkan solidaritas nasional dari berbagai bangsa Melayu seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Presiden Jokowi harus membatalalkan penggusuran tanah di Rempang karena bisa memunculkan instabilitas nasional.

“Kasus Rempang memunculkan solidaritas nasional, solidaritas Melayu yang cukup signifikan sehingga bisa menimbulkan hal-hal yang akan merugikan kepentingan nasional kita. Oleh karena itu saya kira barangkali Presiden Jokowi harus berfikir ulang apalagi saya bergembira bahwa organisasi Islam terbesar NU dan Muhammadiyah dalam sikapnya menolak penggusuraan di Rempang. NU dengan tegas menyatakan bahwa pernapasan tanah yang dilakukan di Rempang itu adalah haram hukumnya,” tandas Amir.

Loading

Berita Terkait

BNI Tawarkan Ragam Promo di BNI Java Jazz Festival 2024
Diduga Ada Rekayasa Dalam Penanganan Kasus Vina, Negara Harus Hadir
Cegah Bocornya Anggaran Pilkada DKI Jakarta 2024, Usai Pilkada Harus Ada Audit Internal & Ekternal
KADIN Kota Bandung Kolaborasi dengan PNM dalam Pembinaan UMKM: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal
Sebagai Pihak Terkait, Desta Tak Hadiri Sidang Perdana Dugaan Asusila Hasyim Asy’ari
Heru Berpesan ke Pejabat yang Dilantik Untuk Tingkatkan Pelayanan
Pemprov DKI Jakarta Sediakan Posko Pengaduan PPDB Jakarta 2024 di Lima wilayah
ITDC Sebut Pengelolaan Sirkuit Mandalika Setara Hotel Bintang Lima

Berita Terkait

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:19 WIB

BNI Tawarkan Ragam Promo di BNI Java Jazz Festival 2024

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:08 WIB

Diduga Ada Rekayasa Dalam Penanganan Kasus Vina, Negara Harus Hadir

Kamis, 23 Mei 2024 - 22:13 WIB

Cegah Bocornya Anggaran Pilkada DKI Jakarta 2024, Usai Pilkada Harus Ada Audit Internal & Ekternal

Kamis, 23 Mei 2024 - 15:32 WIB

KADIN Kota Bandung Kolaborasi dengan PNM dalam Pembinaan UMKM: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Rabu, 22 Mei 2024 - 21:27 WIB

Sebagai Pihak Terkait, Desta Tak Hadiri Sidang Perdana Dugaan Asusila Hasyim Asy’ari

Senin, 20 Mei 2024 - 22:54 WIB

Pemprov DKI Jakarta Sediakan Posko Pengaduan PPDB Jakarta 2024 di Lima wilayah

Senin, 20 Mei 2024 - 22:46 WIB

ITDC Sebut Pengelolaan Sirkuit Mandalika Setara Hotel Bintang Lima

Senin, 20 Mei 2024 - 22:35 WIB

SYL Bantah Terima Durian Seharga Puluhan Juta

Berita Terbaru

Ekonomi

BNI Tawarkan Ragam Promo di BNI Java Jazz Festival 2024

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:19 WIB