Nasionalpos.com,Jakarta — Penyusunan Anggaran Belanja daerah (APBD ) pada implementasinya juga dipengaruhi oleh keberadaan alokasi penganggaran program pembangunan dari pemerintah pusat,hal ini dikemukakan oleh Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajaguguk, Jumat,(20/4/2018).
Menurutnya kenaikan maupun penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didasari oleh banyak faktor. Salah satunya, adanya pengurangan program penyelenggaraan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor pembangunan.
“Jika ada pengurangan program, tentu itu berimplikasi terhadap alokasi anggarannya,” ujar Johnson di Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Senayan, Jakarta.
Maka perlu ada komunikasi antara DPRD dengan pemerintah untuk mengetahui apa penyebabnya. Sebab hanya dua pihak tersebut yang sebenarnya tahu persis apa yang terjadi di daerahnya. Mengingat sebuah daerah memiliki dua perangkat yang berwenang dalam mengembangkan kawasan tersebut, maka tidak menutup kemungkinan ada pemisahan pengelolaan dana.
“Intinya, DPRD dan pemerintah daerah harus saling bersinergi untuk mendorong perkembangan dan meningkatkan anggaran,” ungkap Johnson.
Banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan anggaran melalui berbagai kreativitas, diantaranya dengan menyelenggarakan program-pogram pemerintah terkait pengembangan infrastruktur dan pariwisata yang dapat menarik perhatian wisatawan local pungkas Johnson. []
