Home / Nasional / Politik / Top News

Jumat, 13 Januari 2017 - 11:18 WIB

Politikus PDIP Dilaporkan ke MKD

Charles Honoris

Charles Honoris

JAKARTA, NasionalPos – Anggota Komisi I DPR dari F-PDIP, Charles Honoris dilaporkan Generasi Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Gema MKGR) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pasalnya, Charles menyebut Panglima TNI Gatot Nurmantyo lebay dan melakukan pencitraan atas kasus pelecehan Pancasila oleh oknum militer Australia.

Charles Honoris

“Tidak pantas dan tidak etis pernyataan Charles Honoris sebagai anggota DPR. Kami tersinggung,” ujar Sekjen Gema MKGR Fikri Suadu di DPR, Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Gema MKGR menilai, pernyataan Jendral Gatot selaku Panglima TNI sudah sesuai dengan sapta marga TNI Pasal 34 Tahun 2004. Dikatakan bahwa TNI adalah patriotisme yang menjaga dan mempertahankan ideologi negara.

Baca Juga  Jokowi Serukan Masyarakat Lawan Radikalisme

“Kalau statement Panglima TNI itu tentu sangat pas dan benar. Justru Charles yang tidak elok selaku anggota DPR yang meledek Panglima TNI yang membela Pancasila,” tandasnya.

Fikri menjelaskan, Charles terindikasi melakukan pelanggaran UU MD3 Nomor 17 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa anggota DPR berkewajiban untuk mengamalkan Pancasila.

Selain itu, Charles juga dianggap melakukan perbuatan yang terindikasi bertentangan dengan peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang kode etik anggota DPR. Dimana disebutkan anggota DPR tidak boleh menyebarkan prasangka.

Baca Juga  DPP PDIP Rekomendasi Syahrial - Waris Untuk Pilwalkot Tanjungbalai Tahun 2020

Terlebih ini berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar hukum. Sehingga kami melaporkan yang bersangkutan ke MKD untuk ditindaklanjuti.

Dalam laporannya yang diterima Kesekretariatan MKD, Gema MKGR melampirkan beberapa bukti permulaan statement Charles di beberapa media massa. Diantaranya, pernyataan Charles yang mengatakan TNI lebay dan Panglima TNI melakukan pencitraan dari kasus ini.

“Kami akan menempuh langkah-langkah advokasi agar proses tersebut bisa cepat didorong,” pungkas Fikri. (rid)

Share :

Baca Juga

Headline

Kata LBP, Jokowi Minta Utamakan Rakyat Kecil Terkait PPKM Darurat

Nasional

Bamsoet: Pemerintahan Kedua Jokowi Diharapkan Dapat Menjamin Kepastian Dunia Usaha

Headline

Update Data Sebaran Covid-19 di Indonesia, Selasa (26/5/2020)

Headline

Luhut Ancam Audit LSM

Politik

Jangan Adu Domba Golkar Dengan Jokowi?

Headline

Ketum PAN Jadi Saksi Sidang Kasus Alih Fungsi Hutan

Top News

Terungkap 72 Ribu Permohonan Paspor Fiktif

Headline

NasDem Minta Larangan WNA Masuk Ditegakkan Tanpa Pandang Bulu