PPATK Intip Dana Ilegal Rp150,4 Miliar

- Editor

Senin, 7 Maret 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Jakarta  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali melakukan pemantauan terhadap aliran dana dari investor ke berbagai pihak yang diduga menjual produk investasi ilegal. Kali ini, PPATK memblokir dana sebesar Rp 150,4 miliar

‘”PPATK pada Senin (7/3/2022) kembali melakukan penghentian sementara transaksi dan blokir dana sebesar Rp 150,4 miliar dan jumlah tersebut berasal dari 8 rekening yang diperoleh dari 1 Penyedia Jasa Keuangan (PJK),’’ ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavadana, di Jakarta, Senin (7/3/2022).

Sebelumnya, PPATK telah melakukan penghentian sementara dan blokir mencapai nilai sebesar Rp 202 miliar yang berasal dari 109 rekening pada 55 PJK.

Ivan menambahkan, jumlah tersebut akan terus bertambah sesuai dengan proses analisis yang dilakukan oleh PPATK sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

PPATK memiliki kewenangan dalam melakukan penghentian sementara transaksi selama 20 hari kerja dan selanjutnya berkoordinasi serta melaporkan kepada penegak hukum terhadap transaksi mencurigakan dalam nominal besar terkait investasi yang diduga ilegal.

“Pertimbangan PPATK dalam melakukan langkah tersebut, antara lain, karena adanya laporan transaksi keuangan mencurigakan dari Penyedia Jasa Keuangan serta sejumlah ketidakwajaran profiling,” ungkap Ivan.

Hasil analisis PPATK sebelumnya terhadap dugaan penipuan dan pencucian uang dalam kasus investasi ilegal ditemukan adanya transaksi pembelian aset mewah berupa kendaraan, rumah, perhiasan, dan aset lainnya, yang wajib dilaporkan penyedia barang dan jasa (PBJ) sebagai pihak pelapor kepada PPATK, tapi dalam pelaksanaannya tidak dilaporkan kepada PPATK.

Baca Juga :   Dinas LH Tambah Sembilan Stasiun Pemantau Kualitas Udara

“Mereka yang kerap dijuluki crazy rich ini patut diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari investasi bodong dengan skema Ponzi,” ujar Ivan Yustiavandana.

Dia mengatakan dugaan melakukan penipuan semakin menguat tak hanya dari deteksi aliran dana investasi bodong yang dijalaninya, namun juga nampak dari kepemilikan berbagai barang mewah yang ternyata belum semuanya dilaporkan oleh penyedia barang dan jasa di mana mereka membeli. (*)

 

Berita Terkait

Terkait Dengan Kasus Korupsi BTS Kemenkominfo, AGRAK Desak KPK Periksa Politisi Partai Nasdem
Tersangka Judi Bola SBOTOP Dilimpahkan Bareskrim Mabes Polri Ke Kejakgung
Tawuran Marak, Polres Metro Bekasi Bentuk Tim Khusus
Kejagung Tetapkan Lima Tersangka Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah
Dikonfirmasi Soal Penerimaan Uang, Bupati Sidoarjo Kabur
Bawaslu DKI Jakarta Telusuri Dugaan Politik Uang Caleg DPR di Tambora
KPK akan Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi Pesawat Tempur
Wakatobi Darurat Korupsi, MARAK Desak KPK Tangkap Haliana Bupati Wakatobi Biang Kerok Korupsi
Berita ini 328 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Februari 2024 - 23:09 WIB

Terkait Dengan Kasus Korupsi BTS Kemenkominfo, AGRAK Desak KPK Periksa Politisi Partai Nasdem

Kamis, 22 Februari 2024 - 12:09 WIB

Tersangka Judi Bola SBOTOP Dilimpahkan Bareskrim Mabes Polri Ke Kejakgung

Senin, 19 Februari 2024 - 19:26 WIB

Tawuran Marak, Polres Metro Bekasi Bentuk Tim Khusus

Sabtu, 17 Februari 2024 - 19:25 WIB

Kejagung Tetapkan Lima Tersangka Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah

Jumat, 16 Februari 2024 - 19:37 WIB

Dikonfirmasi Soal Penerimaan Uang, Bupati Sidoarjo Kabur

Selasa, 13 Februari 2024 - 21:04 WIB

Bawaslu DKI Jakarta Telusuri Dugaan Politik Uang Caleg DPR di Tambora

Selasa, 13 Februari 2024 - 19:36 WIB

KPK akan Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi Pesawat Tempur

Jumat, 2 Februari 2024 - 19:23 WIB

Wakatobi Darurat Korupsi, MARAK Desak KPK Tangkap Haliana Bupati Wakatobi Biang Kerok Korupsi

Berita Terbaru

daerah

Perpustakaan Universitas Nasional Dapat Akreditasi A

Kamis, 22 Feb 2024 - 19:46 WIB