Home / Politik / Top News

Senin, 9 Juli 2018 - 22:31 WIB

President Treshold 20% Menyandera Hak Politik Rakyat

Nasionalpos. com,Jakarta — Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang disahkan pada paripurna DPR, Jumat dini hari (21/7/2017) masih menyisakan masalah. Sejumlah pihak mempersoalkan ketentuan Presidential Threshold (PT) yang mensyaratkan 20 persen suara partai di DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Banyak pihak menilai ketentuan ambang batas tersebut berpotensi menghambat kandidat lain untuk berkontestasi dalam Pemilu 2019. Ia menuding aturan tersebut didesain untuk memunculkan calon tunggal, sehingga rakyat tidak memiliki pilihan lain yang lebih baik dari yang dicalonkan parpol peroleh suara di pemilu 2014 lalu,ini jelas ada upaya menyandera demokrasi,demikian disampaikan Dr Rizal Ramli di acara konferensi pers untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekan akademisi dan praktisi politik yang kini sedang melakukan Gugatan Terhadap Presidential Threshold  di Mahkamah Konstitusi (MK) di Tebet Barat Dalam IV No 5-7, Jakarta Selatan,Senin (9/7/2018).

Baca Juga  BKN Ingatkan ASN Bisa Kena PHK, Ini Ketentuannya

Turut hadir pula Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar, Hadar N Gumay, Kordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi, dan sejumlah tokoh lainnya.

Baca Juga  Update Data Sebaran Covid-19 di Indonesia, Minggu (28/9/2020)

“Saya sangat mendukung kawan kawan muda yang melakukan perlawanan melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” tutur Rizal Ramli

Sementara itu,Danil Anzar Ketum PP Pemuda Muhammadiyah mengatakan bahwa dirinya bersama para akademisi maupun tokoh Pergerakan lainnya menginisiasi gugatan tentang President Treshold 20% ke Mahkamah Konstitusi sebab ketentuan tersebut bertentangan dengan pasal 6 UUD 1945 tentang Presiden.

“Kami berharap Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan gugatan kami,jika tidak dikabulkan,maka demokrasi di negeri ini akan tersandera,” pungkas nya.

Share :

Baca Juga

Headline

Update Data Corona (16/8/2021) Jumlah Pasien Positif 3.871.738 Orang dan Meninggal 118.833 Orang

Politik

Syahri Kutu Loncat, Tak Layak Di usung PDI-Perjuangan di Pilkada Tulungagung 2018

Megapolitan

Gubernur Anies: Penyandang Difabelitas harus Di berdayakan Potensinya

Headline

Inilah Rekonstruksi Penembakan Laskar FPI Versi Polisi

Headline

Ma’ruf Amin Disuntik Vaksin Covid-19

Headline

Tuai Laporan Masyarakat, Kementerian PANRB akan Evaluasi Kantor Pertanahan di Seluruh Provinsi

Headline

Pegiat Anti Korupsi Masuk Tim Saber Pungli Menkopolhukam

Ekonomi

Jelang Idul Fitri, Pasokan Cabai dan Bawang Merah Cukup, Harga Terpantau Stabil