Home / Megapolitan / Nasional / Top News

Senin, 18 Februari 2019 - 23:25 WIB

PT Dayamitra Telekomunikasi Di Duga Manipulasi Warga Terdampak Menara Pemancar di Kalianyar

Nasionalpos. com,Jakarta — Terkait pengaduan  warga RW 04 Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat, mengenai keberadaan Pembangunan menara pemancar Telkomsel yang di dirikan oleh  PT Dayamitra Telekomunikasi di kawasan padat penduduk dan berada di bangunan milik  H. Wardi di Jl. Kalianyar  Raya Rt 004 Rw 004 no 9 kelurahan kalianyar kecamatan Tambora, maka pada hari Jumat, (31/01 2019) silam telah di gelar pertemuan pihak Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, dengan pihak LSM Lembaga Kontrol Korupsi Provinsi DKI Jakarta.

Hadir bersama perwakilan warga yakni Ketua RT 011/04 dan Ketua RT 007/004, Lurah Kalianyar, dan dengan pihak dari  PT Dayamitra Telekomunikasi,demikian di katakan Agus Taufiqurohman Ketua LSM Lembaga Kontrol Korupsi Kepada Nasionalpos. com, di kawasan Tambora, Jakarta Barat Senin,(18/2/2019).

Baca Juga  Amir Hamzah : Hentikan Polemik Pergub No.58 Tahun 2018

“Di Pertemuan itu, PT Dayamitra Telekomunikasi, menyebutkan masyarakat telah menyetujui pendirian menara pemancar tersebut,” tutur Agus.

Menurut Agus,pasca pertemuan tersebut pihaknya segera melakukan investigasi terhadap keberadaan masyarakat terdampak yang telah menyetujui pendirian menara pemancar tersebut, sesuai pengakuan dari PT Dayamitra Telekomunikasi,

“Hasilnya ada temuan bahwa orang-orang yang di klaim oleh PT Dayamitra Telekomunikasi, tidak berdomisili di wilayah berdampak atas pendirian menara pemancar tersebut”ungkap Agus.

Baca Juga  Sebanyak 9.750 Orang Tinggalkan Jakarta Gunakan Kereta

Hal senada juga disampaikan Afandi Ketua RT.007/04 bahwa orang orang yang di sebutkan PT Dayamitra Telekomunikasi, bukan warganya, yang tinggal di dekat menara tersebut.

” Justru yang tinggal dekat dengan Menara,Menolak Pendirian Menara tersebut “tandas Afandy.

Terkait masalah itu,lanjut Agus  pihaknya mendesak pencabutan surat rekomendasi  No :198/C43/1.819.6/2018 yang di keluarkan oleh Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada PT Dayamitra Telekomunikasi.

” Kami akan melaporkan Hal  ini ke Gubernur, bahkan mungkin ke aparat hukum,”pungkas Agus.(*)

Share :

Baca Juga

Ekonomi

Pemerintah Klaim Ekonomi Indonesia Bergerak Positif

Headline

Menko Ekuin Airlangga, di larang merangkap jadi Ketua Umum Partai

Headline

Muhammadiyah : Pemerintah Harus Terbuka Soal New Normal di Tengah Pandemi Covid-19

Headline

Luhut Ancam Audit LSM

Headline

Pemerintah Janji Cantumkan TAP MPRS No. XXV/1966 Tentang Larangan PKI Dalam RUU HIP

Headline

China Siap Gempur Laut China Selatan

Headline

Koalisi Untuk Keadilan Hukum Muak Dengan Diskon Hukuman Koruptor

Nasional

Fadli Zon : Agama Tak Bisa Dipisahkan Dari Politik