Home » Nasional » daerah » Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Cimahi 2025-2045: Mewujudkan Visi Tanpa Utopia

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Cimahi 2025-2045: Mewujudkan Visi Tanpa Utopia

Hilman Risyadi 18 Apr 2024 387

Cimahi -nasionalpos.com

Penjabat (Pj) Walikota Cimahi, Dicky Saromi, mengungkapkan pentingnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam memandu pembangunan kota untuk periode 20 tahun ke depan. Hal ini disampaikannya saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJPD tingkat Kota Cimahi Tahun 2025-2045 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kota Cimahi, di gedung Technopark Kota Cimahi, pada Kamis (18/4/3/2024).

Dicky Saromi menegaskan bahwa RPJPD tidak boleh hanya menjadi dokumen perencanaan yang berakhir sebagai angan-angan belaka. “RPJPD Kota Cimahi harus mampu terealisasi dalam 20 tahun mendatang, bukan hanya menjadi impian yang tidak tercapai,” ujarnya.

Baca Juga :  23 Jembatan Gantung Telah Hubungkan Desa Terpencil

Menurut Dicky, pengalaman belajar dari RPJP negara Singapura saat magang di Urban Redevelopment Excellent (URA) pada 1995 memberikan inspirasi. Singapura berhasil mewujudkan rencana perluasan wilayah pada periode yang sama dengan jumlah penduduknya mencapai empat juta jiwa. Contoh ini menjadi teladan bahwa rencana jangka panjang dapat terwujud dengan komitmen dan keseriusan yang tepat.

Dicky juga menjelaskan bahwa penyusunan RPJPD melalui tiga tahapan proses: teknokratis, partisipatif, dan politis. Kota Cimahi telah berhasil menyelesaikan dua tahap awal, yakni proses teknokratis dan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat serta konsultasi bersama pemerintah provinsi hingga pusat.

Baca Juga :  KADIN Kota Bandung Kolaborasi dengan PNM dalam Pembinaan UMKM: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Pada bulan Mei, draft RPJPD akan diajukan kepada DPRD dengan harapan dapat ditetapkan menjadi Perda tentang RPJP pada bulan Agustus. Namun yang lebih menarik, Dicky menyoroti bahwa seluruh jenjang pemerintahan di Indonesia saat ini menyusun RPJPD untuk periode yang sama, yakni 2025-2045.

Ini merupakan sejarah baru di mana keselarasan agenda antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dapat tercapai dengan mudah. Dengan periode yang seragam, substansi, indikator, dan evaluasi kinerja pembangunan dapat diselaraskan secara efisien, memungkinkan terciptanya pembangunan yang terarah dan terkoordinasi di seluruh Indonesia.

(Hilman R)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Poros Rawamangun siap Mengawal Tugas Amanah Kapolri Baru, Polri Bersama Rakyat

dito

05 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Keberlanjutan kepemimpinan di Korps Bhayangkara resmi bergulir usai Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026) lalu, menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang telah menjabat sejak 2021. Momen pergantian pucuk pimpinan ini disambut oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk …

UU Pengaturan Reforma Agraria: Dibuat Instan, Lahir Sumir, Rentan di Uji Materiil ke MK

dito

05 Okt 2026

NasionalPos. com, Jakarta- Di sela-sela aktivitasnya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, advokat Andi Darwin R. Ranreng, S.E., S.H. dari Kantor Hukum DRR Associate menyampaikan catatan kritis atas Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria yang baru saja di sahkan DPR RI tanggal 24/9/2026.   Dalam kesempatan ini, Ia menyampaikan dukungannya terhadap reforma agraria, akan tetapi ia menilai …

Jelang Akhir Anggaran Tahun 2026 DKI Jakarta, Poros Rawamangun Desak Aparat Hukum Usut Tuntas 5 Kasus Dugaan Korupsi di Jakarta

dito

04 Okt 2026

Nasional pos.com, Jakarta- Tahun anggaran 2026 belum berakhir, tapi catatan hitam dugaan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sudah menggunung, dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap 5 kasus dugaan korupsi dengan total nilai fantastis mencapai lebih dari setengah triliun rupiah, demikian di sampaikan Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Minggu, 4/10/2026 di Jakarta. …

Permasalahan Dokter dan Dokter Gigi Asing Berpraktik Di Indonesia

dito

04 Okt 2026

Nasional pos.com, Jakarta- Presiden Prabowo pada pidato di Rapat Paripurna DPR dalam rangka HUT Kemerdekaan ke 81, mengemukakan mengenai kemungkinan mengundang dokter dari negara lain untuk praktik di Indonesia untuk waktu yang terbatas.   Hal ini untuk mengatasi kekurangan yang menurutnya, Indonesia kini membutuhkan setidaknya 84.781 dokter umum, 127.580 dokter gigi, dan 55.712 dokter spesialis. …

TB.Massa Djafar: Ada Resiko Konflik Dibalik Jalan Soft Prabowo

Dhio Justice Law

04 Okt 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet dengan pendekatan politik lunak (soft approach). Langkah penataan ulang konfigurasi kekuasaan itu merupakan upaya menghindari konfrontasi terbuka menghadapi dinamika politik yang melibatkan figur-figur yang diasosiasikan dengan lingkaran mantan Presiden Joko Widodo atau dikenal dengan sebutan “Geng Solo”. Pengamat politik yang juga Ketua Program Studi …

Wujudkan Seleksi Anggota KND Partisipatif, Menteri Sosial Harus Batalkan Kepmensos 130/2026, Pokja Lapor ke Ombudsman RI

dito

04 Okt 2026

Nasional pos.com, Jakarta – Koalisi Nasional Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas menyatakan menolak terbentuknya panitia seleksi anggota Komisi Nasional Disabilitas yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 130/HUK/2026 tentang Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Periode 2026-2031 (Kepmensos 130/2026), yang di sahkan oleh kementerian Sosial, 4 Agustus 2026 lalu, demikian yang di …

x
x