JAKARTA–Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengungkapkan hampir semua BUMD bisanya cuma morotin uang Pemprov DKI. Bayangkan, dalam satu tahun saja, 25 perusahaan daerah itu disuntik dana pemerintah mencapai Rp 10 trliun namun hasilnya banyak yang tidak jelas.
“Hampir semua BUMD bisanya cuma netek. Tahun ini dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) yang diberikan kepada BUMD sebanyak Rp 10 triliun,” kritik Taufik pada acara diskusi publik dengan tema ‘Quo Vadis BUMD DKI Jakarta?” yang digelar Jakarta Monitoring Network (JMN) di gedung Dewan Pers, Jl Kebon Sirih, Jakpus, Rabu (4/10). “Uang sebesar itu, kalau ditaruh di bank dapat bunga dua persen per bulan, maka bisa menambah DKI makin kaya,” tambahnya.
Menurutnua dana PMP yang diberikan kepada 25 BUMD tersebut pakai uang betulan. “Bukan kertas atau daun. Itu uang rakyat. Mestinya harus dipertanggungjawabkan secara akuntabil dan transparan. Tapi nyatanya, dari dulu hampir semua BUMD selalu memberikan laporan merugi ataupun kalau ada untung cuma sedikit,” beber Taufik yang akan mengusulkan kepada gubernur masa depan Anies Baswedan untuk mengganti pimpinan BUMD. “Percuma para direktur utama digaji besar ratusan juta rupiah, tapi kerja mengecewakan. Gaji sebesar itu mereka yang menentukan sendiri, tak ada aturannya,”tambahnya.
Taufik mencontohkan BUMD bidang pangan seperti PD Dharma Jaya, PT Tjipinang Food Station, dan PD Pasar Jaya. “Mereka gelar operasi pasar cuma kalau ada peresmian RPTRA. Dharma jaya cuma mampu menyuplai 11 persen kebutuhan daging, Food Station cuma 15 persen kebutuhan beras. Selebihnya dilepas ke pasar bebas,” kata Taufik. Apalagi PT Jakarta Turisindo selaku pengelola sejumlah hotel, laporan merugi melulu. “Padahal hotelnya seperti Grand Cempaka dan di Puncak itu kan ramai pelanggan?” sambungnya.
Direktur eksekutif JMN Ahmad Sulhy menambahkan pihaknya menggelar diskusi menghadirkan pembicara antara lain Taufik, Uchok Sky Khadafi, dan Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta yang diwakili sekretarisnya, Riyadi. “Tujuan diskusi untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa hampir semua pimpinan BUMD bekerja tidak memuaskan. Selain itu, hasil diskusi juga kami laporkan kepada Gubernur dan Wagub terpilih untuk menjadi pertimbangan,” jelas Sulhy.[]
