Home / Ekonomi

Jumat, 9 Juni 2017 - 14:34 WIB

Saldo Rekening Untuk Wajib Lapor Rp 1 Miliar, Mengapa UMKM Masih Resah?

Jakarta,NasionalPos —  Pemerintah sudah memutuskan untuk merevisi  batas minimum saldo rekening yang wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (kemenkeu). Yakni, dari minimal Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar.

Namun Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menyampaikan, para pengusaha UMKM masih resah dengan ketentuan itu. Sebab batas minimum yang ditetapkan tetap ada di dalam kerangka usaha kecil dan menengah.

“Terutama untuk usaha yang menengah iya,” ujar Ketua Akumindo M Ikhsan Ingratubun ,seperti dikutip kompas, Jumat (9/6).

Menurut Ikhsan, pelaku usaha menengah pasti ada yang memiliki saldo rekening Rp 1 miliar. Artinya, rekening para pelaku usaha tersebut masuk ke dalam daftar 496.000 rekening yang wajib dilaporkan bank kepada Ditjen Pajak.

“Enggak banyak (jumlahnya) tetapi ada beberapa dari 496.000 rekenining sesuai data Pemerintah,” kata Ikhsan.

Meski menilai baik adaperubahan batas minimum saldo rekening yang wajib dilaporkan, Akumindo tetap berpandangan seharusnya ketentuan itu mengikuti aturan internasional yakni Rp 3,3 miliar.

Akumindo juga sudah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo terkait keberatan para pelaku usahaUMKM terhadap batas minimal pelaporan saldo ke Ditjen Pajak.

Salah satu poin di dalam surat itu yakni resahnya para pelaku UMKMdengan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Selain itu pelaku UMKM juga merasa kerap menjadi sapi perahan penarikan pajak yang selalu naik setiap tahun.

Padahal tutur Ikhsan, tidak mungkin usaha selalu mengalami peningkatan, sekalipun itu pengusaha besar.

Baca Juga  H-2 Idul Fitri, Penyaluran BLT Dana Desa Baru Sekitar 31 Persen

“Penambahan aset tertentu, sering dianggap adanya penerimaan penghasilan, sehingga seolah wajib pajak melakukan penggelapan pajak,” kata dia.

Baca Juga  Menkeu Sebut Proyek Infrastuktur Kerap Ditolak Pemda Karena Tak Sesuai Kebutuhan

“Perlu diketahui dan dipertimbangkan bahwa pembelian aset bukan selalu karena adanya penambahan penghasilan karena operasi tetapi bisa karena adanya tabungan atau penambahan modal,” sambung Ikhsan.[]

Share :

Baca Juga

Ekonomi

Presiden Tinjau Proyek Peternakan dan Pertanian di Desa Parsingguran

Ekonomi

Pemerintah Putuskan Paket Sembako diganti Dalam Bentuk BLT

Ekonomi

Jelang Ramadhan, Harga Sembako Stabil

Ekonomi

Telur Ayam dan Daging Ayam Penyumbang Inflasi

Ekonomi

OJK : Rasio Kredit Bermasalah Pada Juni Sudah Mencapai 3,11 Persen

Ekonomi

THR dan Gaji ke-13 PNS Sudah Diteken Presiden

Ekonomi

Pasca Larangan Mudik, Jalan Tol Layang Jakarta – Cikampek Kembali Dibuka

Ekonomi

Sejumlah Negara Proteksi Produknya, Indonesia Kena Isu Dumping Potensi Rugi Rp26,5 T