Home / Ekonomi / Headline / Top News

Senin, 6 September 2021 - 18:54 WIB

Seluruh Fraksi di Banggar DPR Setuju RUU Pertanggungjawaban APBN 2020

NasionalPos.com, Jakarta – Seluruh fraksi di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui naskah rancangan undang-undang (ruu) terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2020.

“Anggota semua sudah lengkap tanda tangan. Bapak Ibu apakah setelah tanda tangan apakah hasil rapat kerja bisa disepakati dan disampaikan untuk disahkan dalam pembicaraan tingkat 2,” tanya Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat kerja bersama Banggar DPR RI, Senin (6/9/2021).

“Setuju,” jawab anggota Banggar DPR RI.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 telah bekerja keras menghadapi krisis akibat pandemi covid-19. Pandemi telah membuat belanja naik signifikan, sedangkan penerimaan turun tajam.

Baca Juga  Wasekjen PBB Yunasdi Nyatakan Sukmawati Bisa Dipidana Pasal Penodaan Agama

“APBN bekerja luar biasa keras di tengah badai covid-19,” kata Sri Mulyani

Menurutnya, tahun 2020 bukan situasi yang mudah. Pemerintah harus memutar otak untuk menangani pandemi covid-19 dengan cepat.

“Pendapatan negara turun drastis, tapi di sisi lain belanja negara naik untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi rakyat,” katanya.

Saat yang sama, lanjut Sri, pemerintah juga berupaya untuk meminimalisir risiko terjadinya penyimpangan transaksi APBN pada 2020. Maklum, pemerintah harus gerak cepat dalam menggelontorkan belanja dalam menangani pandemi.

“Untuk hal itu pemerintah sejak awal terus menjalankan berbagai program dan memperkuat pengawasan,” katanya.

Untuk diketahui, belanja negara naik sekitar 12 persen menjadi Rp2.595,5 triliun pada 2020. Angka ini terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.832,9 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp762,5 triliun.

Baca Juga  Proyek MNC Land dan Trump Disetujui Jadi KEK

Sementara, penerimaan negara turun 16,8 persen menjadi hanya Rp1.285,1 triliun pada 2020. Detailnya, penerimaan perpajakan dalam negeri sebesar Rp1.248,4 triliun dan pajak perdagangan internasional Rp36,7 triliun.

Kemudian, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp343,8 triliun pada 2020. Angka itu anjlok 15,9 persen dari posisi 2019.

Alhasil, APBN mengalami defisit hingga 6,14 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2020. Angka itu setara dengan Rp947,6 triliun. (*)

 

Share :

Baca Juga

Politik

Koalisi Demokrat – PDIP Belum Jelas

Headline

Moeldoko Terpilih Ketum di KLB, SBY Ajak Kadernya “Perang” Pertahankan Demokrat

Headline

KPK OTT Pejabat Kemendikbud Terkait Uang THR

Headline

Danjen Kopassus Rotasi Jabatan Strategis

Headline

Panglima TNI : Jangan Biarkan Persatuan dan Kesatuan Hilang

Headline

Puan Minta Pemerintah Bentuk Satgas Virus Corona

Headline

Demi Pulihkan Ekonomi, PKS Desak Pemerintah Turunkan Harga BMM

Ekonomi

Perbedaan Proposal Kereta Cepat Ala China dan Jepang