Jakarta,NasionalPos — Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah menyebutkan, pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) merupakan produk penyalahgunaan wewenang yang serius.
Menurut Amir, alokasi pembelian lahan RSSW sebesar Rp 800 miliar yang tercantum dalam APBD Perubahan 2014 menyalahi aturan.
“Pengesahan APBD Perubahan 2014 itu cacat hukum, karena tidak berpatokan dengan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” kata Amir, Kamis (14/9).
Selain itu, lanjut Amir, KPK juga diyakini mengerti bahwa penyalahgunaan wewenang terkait pengesahan APBD Perubahan 2014 itu didukung oleh DPRD DKI.
Karena itulah Amir Menyarankan agar KPK berani memeriksa semua pimpinan DPRD DKI Jakarta.
“Dari keterangan pimpinan DPRD DKI, maka KPK bisa langsung mengetahui awal mula kasus korupsi pengadaan Sumber Waras, terutama dalam pembahasan APBD Perubahan 2014,” ujar Amir.
Bukan hanya itu, pada 22 September 2014, ternyata Kemendagri memerintahkan Gubernur DKI dan DPRD untuk memperbaiki APBD.
Amir menuturkan, dalam suratnya, Kemendagri menyebutkan bahwa alokasi pembelian lahan RSSW tidak memiliki dasar hukum, serta harus dibatalkan.
Namun sayangnya, Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengabaikan instruksi Kemendagri tersebut.
“Karenanya penetapan APBD Perubahan 2014 tidak sah,” tegas Amir.
Lantaran Perda APBD Perubahan telah melanggar peraturan perundang-undangan, maka penggunaan anggarannya jelas perbuatan korupsi.
“Bukti-bukti inilah yang sebenarnya harus digunakan KPK untuk masuk mendalami kasus Sumber Waras,khususnya untuk menjerat Ahok sebagai tersangka,” pungkas Amir.
KPK menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras tetap berjalan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Selasa (12/9).
“Perlu kami sampaikan kasus Sumber Waras itu tidak dihentikan, tapi saat ini dalam proses pendalaman,” kata Alexander Marwata.
Alexander mengatakan, pendalaman itu dilakukan untuk mendapatkan bukti-bukti tambahan agar kasus Sumber Waras bisa ditindaklanjuti ke proses selanjutnya.
“Kami menggunakan penilai independen dalam kasus Sumber Waras,” kata Alexander.[]
