Home / Headline / Hukum / Top News

Jumat, 20 Agustus 2021 - 21:12 WIB

Tanpa Putusan MA dan MK, KPK Tetap Pecat 56 Pegawai Tak lolos TWK

NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tetap memecat 56 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menandaskan, pemecatan itu tetap diambil meski Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), belum memberikan putusan terkait gugatan pelaksanaan TWK.

“Sebagaimana kami tegaskan KPK itu penegak hukum menjalankan perintah hukum. Perintahnya adalah dua tahun sejak diundangkan, Oktober 2019 maka berakhir Oktober 2021, itu perintah hukum,” kata Ghufron di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/8/2021).

Menurutnya, sikap itu diambil berdasarkan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Pasal itu menyebutkan, pegawai KPK harus menjadi ASN dalam waktu dua tahun sejak UU tersebut disahkan.

Baca Juga  Polisi Akan Periksa HRS Terkait Kasus Munarman

Berdasarkan UU KPK hasil revisi tersebut, pada November 2021 semua pegawai KPK harus sudah menjadi ASN. Dengan demikian, 31 Oktober 2021 menjadi hari terakhir Novel Baswedan Cs bekerja.

Kendati begitu, lanjut Ghufron, KPK akan memulihkan status 56 pegawai tersebut jika putusan gugatan TWK di MA dan MK menyatakan Novel Baswedan cs tetap bisa menjadi ASN.

Namun, sebelum MA dan MK memutuskan, sebanyak 56 pegawai KPK yang gagal TWK tetap terpaksa keluar pada akhir Oktober 2021.

“Kalau ada hasil yang berbeda berdasarkan putusan MA maupun MK tentu kami akan mengikuti,” jelas Ghufron.

Diketahui, hasil TWK sebagai syarat alih pegawai KPK menjadi ASN, menuai protest publik. Sebab diantara mereka yang tidak lolos, adalah para penyidik yang sebelumnya menangani kasus-kasus besar.

Baca Juga  PM Muhyiddin Mundur, Ini Skenario Malaysia Selanjutnya

Novel Baswedan mengatakan selama ini bekerja secara profesional. Tetapi, tiba-tiba dia dan 74 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dilabeli radikal.

“Bagaimana kita mau berbangsa bila yang selama ini bekerja profesional tiba-tiba dilabeli radikal dan menjadi musuh negara?” katanya saat bertemu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) di Kantor PGI, Jumat (28/5/2021).

Menurutnya, TWK bukanlah tools untuk melihat seseorang lulus atau tidaknya seseorang menjadi ASN dalam alih status ini. Novel pun menilai proses tes tersebut untuk menargetkan mereka. (*)

 

Share :

Baca Juga

Ekonomi

Pertamina Rombak Direksi dan Nomenklatur

Headline

China Tak Terpengaruh Pilpres AS

Politik

Jokowi Respon Cuitan SBY Soal Juru Fitnah

Headline

Update Data Corona (6/1/2021) Jumlah Pasien Positif 788.402 Orang dan Meninggal 23.296 Orang

Headline

Jokowi Divonis Melanggar Hukum Terkait Pemblokiran Koneksi Internet Papua

Headline

Prajurit Satgas Pamtas Yonif 126/KC Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Perbatasan

Ekonomi

Pelni Kembali Operasikan 6 Kapal ke Sejumlah Rute Pelayaran

Headline

Irkolinlamil Ikuti Commodore Inspection KRI Youtefa 522