Jakarta, NasionalPos–Presiden Joko Widodo alias Jokowi dituding melakukan pemborosan luar biasa terkait tas untuk pembungkus sembilan bahan pokok(sembako) yang dibagikan kepada masyarakat saat berkunjung ke sejumlah
daerah.
Berdasarkan situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE)
<https://www.lpse.kemenkeu.go.id/eproc4/lelang/23246011/pengumumanlelang>
Kementerian Keuangan, proyek pengadaan tas sembako itu senilai Rp3 miliar.
Demikian dikatakan Jakarta Procurement Monitoring (JPM), Ivan Parapat melalui pesan elektroniknya, Rabu (25/4/2018).
Menurut Ivan, tindakan yang dilakukan Pemerintahan Jokowi tidak mencerminkan penghematan APBN dan terkesan aji mumpung menjelang Pilpres 2019.
“Pembagian sembako tidak memiliki nilai edukasi kepada rakyat,” kata Ivan.
Ivan mengaku awalnya mengira perlengkapan serta sembako yang dibagi-bagikan Jokowi berasal dari kantong pribadinya.
“Ternyata tasnya pakai duit negara. Ini pencitraan sekaligus pembodohan publik,” tegas Ivan.
Diketahui, lelang tas sembako presiden ini dibuat 20 April 2018 dan diadakan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Lelang ini diberi nama Pengadaan Tas Sembako bantuan Presiden dengan kode lelang 23246011.
Dalam situs LPSE, biaya pengadaan tas tersebut masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 dengan nilai pagu paket sebesar Rp3 miliar dan Harga Prakiraan Sendiri (HPS) Paket sebesar Rp600 juta.
Belakangan ini, aksi bagi-bagi hadiah dari Jokowi mendapat sorotan, terutama sejak potongan kupon bertuliskan Kupon Sembako Kunjungan Kerja Presiden RI berstempelkan Polri Resor Sukabumi, beredar viral di dunia maya.
Pihak Istana membantah aksi bagi-bagi sembako di Sukabumi, Jawa Barat, sebagai bagian dari kampanye menjelang Pilpres 2019.
Sementara itu Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menyarankan Jokowi menghentikan aksi bagi-bagi sembako saat berkunjung ke daerah. Sebab menurut dia, pembagian sembako dapat diasumsikan sebagai bentuk kampanye oleh sejumlah pihak.
“Kami harapkan sekarang tidak bagi-bagi sembako,” kata Rahmat di kantor Bawaslu.
Rahman menyarankan Jokowi menyampaikan kinerja yang sudah dilakukan selama menjadi presiden ketimbang membagi-bagikan sembako ke masyarakat.
“Masyarakat kita juga bukan fakir miskin semua kan,” ucapnya. []
