Home / Nasional / Top News

Selasa, 31 Oktober 2017 - 11:56 WIB

Tunjukkan Sebagai WN Taat Hukum, Rita Widyasari Kooperatif ke KPK

Jakarta – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari menjadi tersangka di KPK dan dijerat dengan pasal gratifikasi. Rita berjanji akan kooperatif.

“Apapun itu saya minta maaf dengan seluruh rakyat Kukar, makasih dukungannya dan saya hormat dengan lembaga KPK, saya akan koorperatif mengikuti tahapan proses KPK,” kata Rita dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (28/9/2017).

Kalimat tersebut merupakan akhir penggalan dari penjelasan panjang Rita mengenai kenaikan hartanya sebesar Rp 210 miliar di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2015. Rita menyatakan kenaikan yang
signifikan dalam laporan itu dikarenakan ketidaktahuannya mengenai apa yang harus dilaporkan, ketika pertama lapor pada 2010.

Rita melaporkan kekayaannya terakhir kali pada 29 Juni 2015. Sebelumnya, dia melaporkan kekayaannya pada 23 Juni 2011 dan terlihat ada penambahan angka mencapai Rp 210 miliar.

Rita menjelaskan selisih yang cukup besar itu berasal dari ketidaktahuannya mengenai apa yang harus dilaporkan ke KPK. Pada pelaporan 2010, yang kemudian diterbitkan dalam catatan berita negara pada 2011, Rita mengaku
berinisiatif melapor ke KPK. Saat itu dia melapor dalam kaitan dengan pencalonannya sebagai Bupati Kukar.

Baca Juga  ARDY Laporkan Gubernur DIY ke Komnas HAM

“Tahun 2010 itu saya melapor sendiri. Saya laporkan beberapa hal, termasuk hasil tambang dan batu bara. Hasilnya ya,” kata Rita di Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Kemudian, pada 2014, Rita melapor lagi. Dalam pelaporan pada 2014 ini, dia dimintai klarifikasi oleh KPK mengenai tanah tambang dan perkebunan itu.

“Saya ditanya mengenai tanah itu. Tanah memang tidak saya laporkan karena saya tidak tahu, saya tahunya yang perlu dilaporkan itu hasilnya saja,” kata Rita.

“Petugas KPK bertanya, ‘Berapa Bu kalau dijual.’ Saya bilang saja untuk tanah tambang ya Rp 150-200 miliarlah karena dulu pernah ada orang mau menawar segitu. Plus lain-lain, jadilah ketemu angka penambahan lebih dari
Rp 210 miliar itu,” sambungnya.

Baca Juga  Taliban Tunjuk Haji Mohammad Idris Jadi Gubernur Bank Sentral Afghanistan

Rita mengatakan dia menyampaikan hal tersebut agar tidak muncul persepsi bahwa hartanya naik tajam setelah menjadi bupati.

“Saya buat status ini agar tidak terlalu menuduh bahwa harta saya naik tajam karena jadi bupati, tak ada penambahan harta yang signifikan naik sejak saya jadi bupati pertama hingga kini,” kata Rita.

Rita tersandung masalah rasuah. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena dugaan melanggar pasal gratifikasi.

“(Bupati Kukar tersangka) gratifikasi,” ucap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan kepada detikcom, Selasa (26/9).

Dengan posisi Rita sebagai bupati, pasal yang dikenakan tentang gratifikasi adalah Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. []

Share :

Baca Juga

Politik

Pasangan Prabowo-Sandi tak akan gunakan isu SARA

Headline

Indonesia Dorong Masyarakat Internasional Untuk Tolak Aneksasi Palestina

Megapolitan

Ibu ‘Single Parent’ Ini Bawa Bantuan Korban Tsunami Banten

Headline

Cek Kondisi Kesehatan Prajurit, Satlinlamil 2 Surabaya Lakukan Urikes

Headline

Pastikan Kesiapan Kasal Cup Olahraga Perairan, Wakasal Tinjau Fasilitas Lomba

Headline

KPK Telusuri Peran Nurhadi Dalam Kasus Suap di PN Jakpus

Headline

Polisi Akan Gelar Perkara Kerumunan Massa di Pernikahan Putri HRS

Headline

Bamsoet Beri Bantuan ke Keluarga Besar TNI-Polri