Home / Nasional / Top News

Kamis, 5 Oktober 2017 - 09:10 WIB

Waduh…Ada Potensi Kebocoran Duit Negara Dari Freeport Rp 6 Triliun

Jakarta,NasionalPos — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengumumkan 33 laporan hasil pemeriksaan (LHP) dengan tujuan tertentu (DTT) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHSP) I-2017. Salah satu yang menjadi tujuan pemeriksaan DTT mengenai kontrak karya (KK) PT Freeport Indonesia (PTFI) tahun 2013-2015.

Melansir IHSP I-2017, Selasa (3/10/2017) hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan pertambangan mineral pada PTFI belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjamin pencapaian prinsip pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Pemerintah melalui PP Nomor 45 tahun 2003 yang telah diubah dalam PP Nomor 9 Tahun 2012 telah menetapkan besaran tarif iuran tetap dan royalti tambahan. Akan tetapi BPK menemukan PTFI masih menggunakan tarif yang
tercantum dalam KK yang lebih rendah dan tidak disesuaikan dengan tarif baru tersebut.

Baca Juga  WTP Simarmata Resmi Mendaftar ke KPU Sumut Sebagai Balon DPD RI Sumut

Atas temuan tersebut ditemukan hilangnya potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) periode 2009-2015 sebesar US$ 445,96 juta atau setara Rp 5,97 triliun (kurs Rp 13.400).

Lalu BPK juga menemukan bahwa dasar penghitungan pencairan jaminan reklamasi yang dilakukan Kementerian ESDM tidak akurat. Sehingga terdapat kelebihan pencairan jaminan reklamasi yang seharusnya masih ditempatkan
pemerintah Indonesia sebesar US$ 1,43 juta atau setara Rp 19,16 miliar.

BPK juga menemukan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam KK PTFI meliputi penerimaan selain denda keterlambatan yang belum dipungut. Biaya concentrate handling yang
dikeluarkan PTFI akan mengurangi royalti yang dibayarkan kepada pemerintah.

Pada 2013-2015 terdapat komponen yang tidak tepat dibebankan sebagai biaya concentrate handling sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan royalti oleh pemerintah sebesar US$ 181,45 ribu atau setara Rp 2,43 miliar. Jika ditotal kerugian negara mencapai Rp 5,99 triliun.

Baca Juga  BEM SI Akan Aksi Jika Presiden Tak Angkat Pegawai KPK Tak Lolos TWK Jadi ASN

BPK juga menemukan permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian, seperti hilangnya potensi peningkatan pendapatan negara melalui dividen PTFI, dan hilangnya kesempatan pemerintah untuk berperan dalam pengambilan keputusan strategis manajemen PTFI, karena sampai tahun 2015 kepemilikan Pemerintah
Indonesia atas saham PTFI belum optimal, dan proses divestasi saham berlarut-larut.

Kemudian pengelolaan limbah tailing PTFI dipandang belum sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku di Indonesia dan pembuangan limbahnya telah mencapai kawasan laut, sehingga mengakibatkan perubahan ekosistem
serta menimbulkan kerusakan dan kerugian lingkungan.[]

Share :

Baca Juga

Top News

DPR Minta KPK Segera Umumkan Cakada Yang Jadi Tersangka

Headline

Menangkan Perusahaan Diduga Terlibat Korupsi, JPM Desak KPK Selidiki Kemen PUPR

Ekonomi

Melemahnya mata uang rupiah, Pengaruhi APBN 2018

Nasional

TNI akan Membangun Medan Latihan di Perbatasan

Headline

Salah Satu Tersangka Kasus Asabri Meninggal Dunia

Headline

Proyek Infrastruktur Berlanjut Kalau Xi Jinping 3 Periode,

Headline

Muhammadiyah dan NU Desak Polisi Usut Penyerangan Ustaz

Ekonomi

Masyarakat Diminta Maklum, Harga Tahu Tempe Masih Akan Naik