Home / Megapolitan / Nasional / Top News

Senin, 7 Januari 2019 - 16:39 WIB

Walkot Depok Intsruksikan Warganya Laporkan LGBT

Nasionalpos.com, Depok – Wali Kota Depok, Idris Abdul Shomad mengeluarkan instruksi khusus kepada seluruh warganya untuk mengawasi lingkungannya dan melaporkan ke pihak terkait jika mengetahui adanya perilaku seks menyimpang kaum lesbian, gay, biseksesual dan transgender atau LGBT.

Instruksi Wali Kota Depok nomor 2 tahun 2018 tentang pelaksanaan penguatan ketahanan keluarga terhadap perilaku penyimpangan seksual beserta dampaknya.

Adapun isi instruksi itu di antaranya adalah aparat dan warga diminta untuk aktif memantau dan mengawasi tempat-tempat umum yang diduga berpotensi sebagai tempat penyimpangan seksual.

Kemudian, masyarakat atau pemilik, pengawas apartemen, rumah kontrakan atau kost harus aktif untuk mencegah serta segera melaporkan apabila melihat atau mendapat informasi terkait pemanfaatan bangunan atau kamar untuk kegiatan mengarah ke penyimpangan seksual.

Baca Juga  JK Tegaskan Pembakaran Kotak Suara Pemilu Tindakan Kriminal

“Seluruh warga masyarakat mewaspadai serta membantu mengawasi keberadaan kelompok berperilaku penyimpangan seksual di lingkungan masing-masing. Kami juga mengimbau seluruh warga masyarakat agar menolak konten yang bersifat pornografi dan perilaku penyimpangan seksual di media sosial,” kata Idris di Depok, kemarein

Selanjutnya, dalam setiap penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kemasyarakatan di lingkup RT, RW, kelurahan dan kecamatan agar melakukan sosialisasi dan pemantauan dampak perilaku penyimpangan seksual ditinjau dari segi agama, kesehatan dan norma sosial

“Seluruh warga masyarakat agar segera melaporkan kepada aparat kelurahan atau kecamatan di wilayah masing-masing apabila ditemukan indikasi perilaku penyimpangan seksual.”

Baca Juga  FPI Ungkap Seluruh Jasad Laskar FPI Ditemukan Luka di Bagian Jantung

Instruksi tersebut, kata Idris, sebagai bentuk dukungan penuh terhadap regulasi terkait peraturan anti perilaku seks menyimpang kaum LGBT.

Keputusan tersebut terkait dengan rapat Paripurna pada masa sidang II yang berlangsung di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Depok, pada Kamis, 3 Januari 2019. Dalam rapat paripurna tersebut disampaikan kesepakatan fraksi-fraksi untuk pembentukan regulasi yang mengatur anti-LGBT di  Kota Depok.

“Terkait hal itu kami (Pemerintah Kota Depok) tentunya mengapresiasi usulan dimaksud, karena usulan tersebut sejalan dengan visi misi Pemerintah Kota Depok, serta mewujudkan salah satu program unggulan pemerintah Kota Depok yaitu kota Ketahanan Keluarga (Family Resilience City),” jelasnya. (dit)

Share :

Baca Juga

Nasional

Koarmada III, Pasmar 3 dan Lantamal XIV Siap Amankan dan Sukseskan Pemilu

Nasional

Tugas LN, KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Jonan

Headline

Dianggap Terbengkalai, Kasus RJ Lino Diadukan ke Dewas KPK

Headline

Habib Rizieq Ditahan, UAS Sindir Soal Kezaliman

Headline

Muhammadiyah Ingatkan Politikus Jangan Cari Panggung di Masa Pandemi

Headline

Dipecat Dari DPRD DKI, Viani Gugat PSI Rp 1 Triliun

Headline

Survei SMRC : Elektabilitas PDIP dan Gerindra Menurun

Headline

Muhammadiyah Desak DPR Hentikan Pembahasan RUU HIP