Home / Nasional / Top News

Rabu, 3 Mei 2017 - 18:40 WIB

Wapres Imbau Masyarakat Tak Gelar Aksi 505

Jakarta,NasionalPos – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengimbau masyarakat tidak perlu melakukan aksi turun ke jalan pada 5 Mei 2017 atau “Aksi 505” yang diklaim untuk mengawal sidang vonis penodaan agama yang dituduhkan kepada Ahok karena kasusnya sudah di tangan Pengadilan.

“Kalau urusan perlu tidak perlu, pemerintah menganggap tidak perlu lagi, kan pengadilan urusannya itu, tapi sulit juga kita batasi seperti itu akibat ada di undang-undang,” kata Wapres usai membuka acara peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2017 di Balai Sidang Jakarta (JCC), Rabu (3/5/2017) seperti dilansir dari Antara.

Baca Juga  Astra Siapkan Mobil Dinas Presiden Jokowi dan Menteri

Undang-undang yang dimaksud Wapres adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sehingga apabila ada masyarakat yang ingin melakukan aksi 505 maka itu hak mereka.

Aksi massa 505 itu direncanakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) yang diklaim untuk mengawal sidang pembacaan vonis kasus penodaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menyinggung Surat Al Maidah pada 9 Mei 2017.

“Ya, bagi pemerintah tentu menganggapnya tidak perlu, cuma orang yang mau turun ke jalan merasa perlu, dan ini bagian daripada kebebasan dalam demokrasi,” kata JK.

Baca Juga  DPR Akan Gunakan Hak Angket Jika Presiden Pertahankan Ahok

Meskipun demikian, Wapres menggarisbawahi bahwa penyelenggara, yakni GNPF-MUI, harus menaati peraturan yang berlaku dan mengikuti arahan dari pihak keamanan.

“Jadi, silakan saja, tetapi ada aturannya, jamnya terbatas, jalannya terbatas, juga jumlahnya harus juga dibatasi, gaduhnya tidak boleh, dan kalau melanggar keamanan, ditangkap,” kata dia.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan membacakan putusan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada 9 Mei 2017.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Ahok dengan hukuman pidana 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan.[]

Share :

Baca Juga

Headline

Presiden Jokowi dan Katib Aam PBNU Akan Berpidato di Sidang Majelis Umum PBB

Headline

Warga Aspol Menteng Tolak Pengosongan Lahan Tanpa Kompensasi

Headline

Update Data Sebaran Corona di Indonesia, Jumat (31/7/2020)

Megapolitan

Aspam Kasal: Prajurit TNI AL Tetap Teguh Pada Komitmen Netralitas

Ekonomi

Perbedaan Proposal Kereta Cepat Ala China dan Jepang

Top News

Tim Anies – Sandi Harap Polisi Tuntaskan Kasus Suket di Kelapa Dua Wetan, Jaktim

Top News

Update Data Sebaran Covid-19 di Indonesia, Jumat (18/9/2020)

Headline

Update Data Corona (10/9/2020) Korban Jumlah Pasien Positif 207.203 Orang dan Meninggal 8.861 Orang