Home / Politik / Top News

Kamis, 15 Maret 2018 - 15:18 WIB

Yasonna Persilahkan Masyarakat Gugat UU MD3 Yang Sudah Tercatat di Lembaran Negara

Yasonna laoly

Yasonna laoly

Nasionalpos.com, Jakarta – Pemerintah mempersilahkan masyarakat untuk mengajukan gugatan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Sebab, UU itu sudah resmi diberi nomor dan tercatat dalam lembaran negara.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengungkapkan bahwa UU MD3 tercatat sebagai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

” sudah diberi nomor Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, maka sekarang sudah mulai bisa menggugatnya. Kalau mau mengajukan judicial review silakan,” ujar Yasonna di DPR, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Yasonna mengakui saat ini UU MD3 menjadi polemik di masyarakat, karena itu pemerintah mempersilakan masyarakat menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga  KontraS : Harusnya Jokowi Minta Maaf Kepada Masyarakat Papua

Politikus PDI-P ini menjelaskan, tak ada efek apa pun terhadap UU MD3 meskipun tak ditandatangani Presiden Joko Widodo. Karena itu, DPR dan MPR bisa langsung melakukan proses pelantikan pimpinannya yang baru.

Untuk diketahui, berdasarkan aturan, Presiden diberi waktu 30 hari setelah disahkan DPR untuk menandatangani UU. Jika tidak ditandatangani, UU tersebut tetap berlaku. UU MD3 disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 12 Februari 2018

Sebelumnya, Jokowi telah menegaskan tidak kan menandatangani UU MD3. Alasannya, karena muncul keresahan dimasyarakat.

Selain itu Jokowi juga menyadari bahwa tanpa tandatangannya, UU MD 3 akan tetap berlaku.

Baca Juga  PKS Desak Aparat Tangkap Pelaku Perusakan Musala di Minahasa

“Hari ini sudah terakhir dan saya sampaikan saya tidak akan menandatangani undang-undang tersebut. Saya sadar, saya ngerti, saya tahu bahwa sesuai ketentuan UU itu tetap akan berlaku walaupun tidak ada tanda tangan saya,” ujar Jokowi di Kota Serang, Banten, Rabu (14/3/2018).

Untuk itu, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk melakukan judicial review yang menilai ada yang tidak sesuai dalam pasal UU MD3.

Jokowi juga menyatakan tidak akan mengelurkan Perppu untuk mengganti sejumlah pasal kontroversial dalam UU MD3.  [ ]

 

Share :

Baca Juga

Nasional

CCTV di Rumah Novel Baswedan Tak Perlihatkan Jelas Sosok Penyerang

Ekonomi

Pelni Kembali Operasikan 6 Kapal ke Sejumlah Rute Pelayaran

Headline

Demokrat dan PKS Tidak Dilibatkan Dalam Satgas Lawan Corona DPR

Headline

Pembubaran Ormas Mengulang Sejarah Orba

Megapolitan

Soal Lelang Rp 87 Miliar Batal, Anies Diminta Ganti Kadisdik dan Rombak BPPBJ

Top News

Ketua DPD Akan Dipolisikan

Headline

Update Corona (5/6/2020) Jumlah Pasien Positif 29.521 Orang Dan Meninggal Menjadi 1.770 Orang

Headline

Muhammadiyah : Tuduhan Din Radikal Tidak Berdasar