Home / Politik / Top News

Senin, 29 Januari 2018 - 09:10 WIB

Yusril Sarankan Tjahjo Tunjuk PNS Jadi Pejabat Gubernur

Debat Capres
Capres dari Partai Hanura Wiranto (kiri), Capres dari Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra (kanan) berbicara dalam debat Capres 2014 di Jakarta, Jumat (13/12). Debat mengangkat tema

Debat Capres Capres dari Partai Hanura Wiranto (kiri), Capres dari Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra (kanan) berbicara dalam debat Capres 2014 di Jakarta, Jumat (13/12). Debat mengangkat tema "Penelitian dan IPTEK untuk Meningktakan Daya Saing, Kemajuan Dan Kesejahteraan Bangsa".

Nasionalpos.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menilai rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo soal penunjukan pejabat gubernur dari Polri berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Karena itu, sebaiknya Tjahjo menunjuk Pegawai negeri Sipil (PNS_.

“Ini berpotensi melanggar hukum. Karena undang-undang menyebutkan bahwa polisi tidak boleh merangkap jabatan di luar tugas kepolisian,” tandas Yusril di kantor DPP PBB, Jakarta, Minggu (28/1).

Pakar hukum tata negara ini menjelaskan, anggota atau perwira polisi memang boleh merangkap jabatan di institusi lain. Tetapi, hal itu harus berkaitan dengan tugas kepolisian, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) atau Badan Intelijen Negara (BIN).

Baca Juga  Giliran Rumah Dirjen Kemensos Digeledah KPK Terkait Suap bansos

Sedangkan jabatan sebagai gubernur atau kepala daerah itu tidak terkait langsung dengan tugas-tugas kepolisian.

Untuk itu, Yusril menyarankan agar Mendagri menunjuk pegawai negeri sipil Eselon I di lingkungan Kemendagri sebagai penjabat gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat dan wilayah lainnya.

Yusril meyakini ada banyak PNS Eselon I seperti Direktur Jenderal, Staf Ahli Menteri, atau Kepala Badan yang dapat ditugaskan sebagai penjabat gubernur.

Baca Juga  Update Data Sebaran Covid-19 di Indonesia, Selasa (16/6/2020)

Namun, jika memang tidak mencukupi, maka penjabat gubernur juga dapat ditugaskan kepada PNS Eselon I dari kementerian lain.

Sebelumnya, Kemendagri mengusulkan Asisten Operasi (Asops) Kapolri yang juga mantan Kapolda Metro Jaya InspekturJenderal Mochamad Iriawan atau akrab disapa Iwan Bule yang diproyeksikan menjabat Penjabat Gubernur Jabar.

Serta Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin sebagai Penjabat Gubernur Sumut. Alasannya adalah pertimbangan keamanan karena dua daerah tersebut merupakan daerah rawan konflik.  ( )

Share :

Baca Juga

Headline

Mantan Penasihat Trump Sebut Citra AS di Dunia Semakin Terpuruk

Headline

Mega Minta Nadiem Agar Buku Sukarno Diajarkan di Sekolah

Headline

AJI Catat Sepanjang 2020 Kepolisian Teratas Dalam Kasus Kekerasan Jurnalis

Headline

NasDem Tolak Bahas RUU HIP Jika Tap MPRS Tentang Larangan PKI Tidak Dicantumkan

Headline

Jasa Raharja Pendataan Ke Rumah Korban Jatuh Pesawat Sri Wijaya

Nasional

IPPNU Kecam Ahok Yang Mengancam KH. Ma’ruf Amin

Headline

Update Data Sebaran Covid-19 di Indonesia, Jumat (29/5/2020)

Ekonomi

Ini Aturan Penerbangan New Normal Kemenhub