Analis Politik Senior Ingatkan Pemerintah Soal situasi Keamanan di Papua

NasionalPos.com, Jakarta- Dr.Rahman Sabon Nama (RSN) analis politik senior mengingatkan pemerintahan Joko Widodo bahwa situasi keamanan di Papua semakin mencekam ,prajurit TNI semakin banyak gugur akibat gemopuran KKB, kini jaminan keamanan rakyat menjadi langka dan kedaulatan negara terancam.

Rahman mengingatkan pada pemerintah bahwa penyandaraan Pilot Susi Air Mr.Philip Mark Merthenz dijadikan sebagai instrumen dan komoditas politik oleh Gembong KKB Egianus Kagoya untuk mendapatkan dukungan politik Internasional atas kemerdekaan Papua. Kamis (27/4/2023).

Dari laporan yang diketahui bahwa Paska penyandraan Pilot Susi Air Kelompok separatis KKB ,pada 15 April 2023 kembali melakukan penyandaraan pada masyarakt di distrik Mugi dan Distrik Paru dengan ancaman dibawah todongan senjata ,dengan tuntutan untuk melakukan Referendum jejak pendapat rakyat oleh Gembong Teroris separatis KKB Egianus Kagoya.

Menyikapi situasi terbaru di Papua tersebut Alumnus Lemhanas RI itu , yang juga menjabat Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara ,(PDKN,) mendesak presiden Joko Widodo selaku Panglima Tertinggi TNI/Polri untuk bersikap tegas agar operasi penegakan hukum oleh polisi diganti dengan operasi militer untuk melindungi rakyat dan menjaga keutuhan wilayah kedaulatan RI.

“Sebagai payung hukum untuk melakukan operasi militer maka perlu segera ada keputusan politik antara pemerintah,/presiden dan DPR untuk memberlakukan UU TNI No.34 tahun 2004.”  pinta Rahman.

Ia pun mengingatkan agar terkait tuntutan Refetendum Rahman meminta pemerintah untuk tidak memberikan toleransi apapun oleh karena itu Menkopolhukam , Menteri Luar Negeri,Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk melakukan pencegahan dari dukungan internasional atas tuntutan Referendum dengan memberikan penjelasan pada seluruh kedutaan besar Indonesia disekuruh Dunia untuk lakukan sosialisasi.

Menurut informasi langsung dari Papua bahwa masyarakat distrik Mugi, dan sebagian dari distrik Paru, dan kampung – kampung sekitarnya, dimobilisasi dengan ancaman todongan senjata untuk menyerang 36 pasukan prajurit TNI dari Kostrad dan Kopasus yang ditempatkan di pos keamanan distrik Mugi.

Rahman minta Menkopolhukam, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI segera melakukan kordinasi untuk menyelamatkan masyarakat sipil Mugi dan sekitarnya, terutama perempuan dan anak-anak dikerahkan bergerak dari berbagai sisi untuk menyerang aparat keamanan .

Menurut catatan bahwa perkiraan masyarakat sipil yang tertembek sudah mencapai kebih kurang angka 500 – 1000 jiwa, apabila ada ratusan /ribuan masyarakat sipil dijadikan tameng KKB dikwatirkan akan tertembak oleh aparat TNI.

Rahman meminta agar pemerintah segera mencegah keterlibatan negara asing yaitu China Tiongkok, Kanada , Selandia Baru, Australia, Inggris, Israel dan Amerika Serikat, yang selalu memainkan isu Papua di Pasifik, dengan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menegakkan prinsip hukum internasional Responsibility to Protect, dalam bentuk intervensi kemanusian di Papua jelas pria asal pulau Adonara NTT itu.