Home » Headline » Bakal Gelar FGD tidak Transparan Jangan Jangan Kemenhub masuk Angin?

Bakal Gelar FGD tidak Transparan Jangan Jangan Kemenhub masuk Angin?

dito 23 Jul 2025 1.220

NasionaPos.com, Jakarta-

Diperoleh informasi yang menyebutkan adanya indikasi oknum Kementerian Perhubungan RI yang di duga menciptakan suasana tidak kondusif untuk menyelesaikan permasalahan di kalangan ojol,

 

Sinyalemen itu nampak ketika bakal di gelar nya FGD yang di laksanakan oleh Kementerian Perhubungan RI yang nampak nya mengundang para pihak yang selama ini berkaitan erat dengan permasalahan ojol baik dari kalangan ojol, perusahaan aplikator maupun dari kalangan stakeholder lainnya, di temukan fakta adanya komunitas ojol yang di undang ternyata bukan komunitas ojol yang di duga lebih mengutamakan kepentingan kelompok nya dari pada memperjuangkan kepentingan Ojol.

 

Terkait informasi tersebut, tentunya mendapatkan berbagai tanggapan dari berbagai pihak, diantaranya dari Andi Kristiyanto Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional, kepada wartawan, ia mengatakan bahwa pihaknya sangat menyesalkan adanya penyelenggaraan FGD oleh Kementerian Perhubungan RI, dengan mengundang mereka yang selama ini tidak memahami permasalahan ojol, dan bahkan mengklaim memperjuangkan kepentingan Ojol, padahal realitas nya mereka hanya mengeksploitasi ojol untuk mencari keuntungan baik politis maupun keuntungan lain.

Baca Juga :  PT JIP Fokus Kembangkan Menara Telekomunikasi di Wilayah DKI Jakarta

 

” Jujur ini bukan soal masalah kami di undang atau tidak, tapi ini masalahnya FGD yang di gelar Kementerian Perhubungan RI esok hari itu di duga bukan untuk memperjuangkan kepentingan Ojol, tapi jangan jangan untuk menggolkan kepentingan salah satu aplikator” ungkap Andi Kristiyanto Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional kepada wartawan Rabu, 23 Juli 2025.

Baca Juga :  Hari Peduli Sampah Nasional 2025. Wagub Apresiasi Dinas LH.

 

Menurut Andi, dengan kondisi tersebut, maka penyelenggaraan FGD patut di curigai ada nya ketidak beresan di internal Kementerian Perhubungan RI, tentunya berdampak pada posisi kementerian perhubungan yang tidak dalam posisi sebagai regulator, sebab terkesan tidak memihak kepentingan Ojol, nah imbasnya akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terutama di kalangan ojol terhadap keberadaan kinerja kementerian perhubungan.

 

” Nah yang lebih memprihatinkan kalau FGD itu di jadikan rekomendasi untuk melahirkan keputusan atau kebijakan oleh Kementerian Perhubungan, ini yang tidak boleh terjadi, kalau itu terjadi maka masyarakat terutama di kalangan ojol, mencurigai di duga Kementerian Perhubungan masuk angin oleh adanya agenda terselubung yang justru merugikan ojol” pungkas Andi.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Sorotan Publik Terhadap Sultan Madura, H.Her

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H

17 Apr 2026

NASIONALPOS.com | PAMEKASAN – Nama Khairul Umam atau yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Haji Her, pemilik dari Bawang Mas Group, kini menjadi sorotan publik usai dirinya diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2026. Pemeriksaan ini memunculkan berbagai spekulasi di tengah publik, terutama karena yang bersangkutan selama ini dikenal getol memperjuangkan terbentuknya …

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Perkuat Seluruh Pos Keamanan serta Rest Area di PT Freeport Indonesia

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H

17 Apr 2026

  NASIONALPOS.com | Papua – Pascaserangan mendadak dan mematikan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, TNI bahkan menyiagakan kendaraan tempur taktis, salah satunya panser Anoa Pindad, di sejumlah titik PT Freeport Indonesia. Dengan mengenakan senjata lengkap, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Lucky Avianto, menyambangi Rest Area Mile 50 PT Freeport …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

Hampir Setahun Jalan di Tempat, Laporan Dhofir di Banyuwangi Disorot Publik

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI,  NASIONALPOS.COM – Mandeknya Penegakkan hukum kembali mencuat. Kali ini datang dari penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik dan ancaman melalui media sosial yang dilaporkan oleh Dhofir, pemilik akun TikTok Pasopati Jatim. Hampir satu tahun berjalan, laporan tersebut disebut tak kunjung bergerak signifikan. Dalam keterangannya kepada awak media, Dhofir secara blak-blakan menilai kinerja penyidik Subdit …

Diduga Ilegal!!  Penebangan di Sempadan Sungai Kedaleman Rogojampi Disorot.

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI, NASIONAPOS.COM – Aktivitas penebangan pohon di tepi sungai Jalan Abu Hasan, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, memicu sorotan tajam. Kegiatan tersebut Diduga kuat melanggar aturan sempadan sungai dan terindikasi berlangsung tanpa izin resmi, Selasa (07/04/2026). Awak media yang turun langsung ke lokasi mendapati sejumlah pekerja tengah melakukan Penebangan dan Pemotongan batang pohon menggunakan mesin …

x
x