Home » Headline » Pemprov DKI Jakarta Dorong Peningkatan Perekonomian Sektor Riil

Pemprov DKI Jakarta Dorong Peningkatan Perekonomian Sektor Riil

dito 13 Jul 2023 164

NasionalPos.com, Jakarta– Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mendorong perekonomian Jakarta di sektor usaha properti dan ritel. Masukan dan saran para pelaku usaha diperlukan guna meningkatkan persaingan sehat di antara para pelaku usaha.

Hal tersebut dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono dengan mengundang para pelaku usaha properti dan ritel di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis,12/7/2023.

Pj Gubernur Heru mengatakan masukan dan saran dari para pelaku usaha sangat berguna untuk kelangsungan ekonomi di wilayah Jakarta.

Baca Juga :  Jakarta Butuh 70 Ribu Titik CCTV, Antisipasi Tindak Kriminalitas

“Tentunya saran dari bapak-bapak sekalian pastinya sangat relevan dengan kondisi di lapangan, khususnya sektor riil. Kami Pemprov DKI Jakarta akan menampung, dan jika ada saran yang perlu langsung di tindak lanjuti kami akan lakukan,” ujarnya.

Dirinya mengaku terus memantau perkembangan usaha di Jakarta. Terlebih bangkitnya perkonomian setelah pandemi COVID-19 sangat berdampak pada dunia usaha.

Baca Juga :  Mendarat di Ranai, Natuna, Kepala BNPB Siapkan Langkah-Langkah Tanggap Darurat

Pihaknya juga terus mendorong bangkitnya aktivitas produksi, khususnya pada sektor-sektor yang memiliki dampak yang besar.

“Bangkitnya ekonomi di Jakarta tentunya berkat para pelaku usaha. Saya yakin dilakukannya dengan berbagai cara dan metode yang pas agar tidak merugikan salah satu pihak. Jadi saat ini saya tidak hanya kerja di lapangan, seperti ke pasar saja, tapi mendengar saran seperti ini dan berdiskusi itu jelas sangat perlu,” tandasnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x