Home » Nasional » daerah » Unjuk Rasa Warga Kolong Tol Penjaringan Di Temui Ima Mahdiah Wakil Ketua DPRD DKJ

Unjuk Rasa Warga Kolong Tol Penjaringan Di Temui Ima Mahdiah Wakil Ketua DPRD DKJ

dito 26 Feb 2025 126

NasionalPos.com, Jakarta-Perwakilan Warga Kolong Tol Penjaringan menggelar audiensi dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah, di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu (26/2).

Pertemuan tersebut membahas warga terdampak penataan kota. Termasuk penyampaian harapan warga atas solusi yang lebih baik dari pemerintah.

“Hari ini ada audiensi dari perwakilan warga di Jalan Kolong Tol, Penjaringan. Prinsipnya, saya menampung apa yang menjadi aspirasi mereka,” ujar Ima.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya mempertimbangkan relokasi, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekonomi warga terdampak.

“Saya juga sampaikan bahwa perlu ada perbaikan perekonomian untuk mereka, serta memastikan mereka dapat hidup lebih layak sesuai dengan aturan yang berlaku,” tambah Ima.

Baca Juga :  Tingkatkan Perlindungan Anak dari Bahaya Narkoba dan Prostitusi

Terkait solusi jangka panjang, Koordinator Komisi A DPRD DKI Jakarta itu menjelaskan, tim transisi yang dibentuk gubernur telah mengkaji berbagai opsi agar penataan kawasan tidak hanya berfokus pada relokasi semata.

“Sebelumnya, tim transisi memang ditugaskan oleh Mas Pram (gubernur DKI) untuk mencari solusi dalam pengelolaan kawasan seperti ini,” tutur Ima.

“Jadi, yang dipikirkan bukan hanya pemindahan, tetapi juga bagaimana mata pencaharian warga bisa terjamin,” lanjut dia.

Salah satu permintaan utama delegasi tersebut adalah agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turun langsung berdialog dengan warga.

Baca Juga :  Diplomasi Merah Putih: Warisan Bung Karno dan Misi Prabowo di Forum Dunia

“Mungkin, jika pak gubernur turun langsung, ada rasa aman dan kepastian bahwa mereka benar-benar diperhatikan oleh pemerintah,” kata Ima.

Menanggapi hal itu, Rio, perwakilan warga Kolong Tol Penjaringan menyampaikan harapan agar ada dialog langsung antara warga dan gubernur menemukan solusi terbaik.

“Kami berharap, nantinya bisa berdialog antara warga dan pak gubernur, sehingga ada solusi terbaik untuk semua,” tandas Rio.

Audiensi ini menjadi langkah awal bagi warga untuk menyuarakan aspirasi warga. Harapannya, pemerintah dapat memberikan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat terdampak penataan kota.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Muslim M Yatim Ajak Masyarakat Rawat Persatuan dalam Keberagaman

Primadoni,SH

20 Sep 2026

Padang, Nasionalpos. Com — Lebih dari 150 peserta dari berbagai paguyuban etnis dan kelompok masyarakat di Kota Padang mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar Anggota DPD RI sekaligus anggota MPR RI, H. Muslim Muhammad Yatim, L.C., M.M., bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan berlangsung di Aula HNI Cabang Padang, Jalan …

40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

KPK Didesak Klarifikasi Status Hukum Jaksa Syahrul

Dhio Justice Law

15 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk terbuka soal status hukum Jaksa Syahrul dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid. “Kami baru saja menyerahkan surat perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hukum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm. Surat ini juga kami tembuskan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda …

PERISTIWA POLITIK DAN PENGARUH GEOPOLITIK GLOBAL.

dito

14 Sep 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Dr Kristiya Kartika        Salah satu Pengamat Politik dan Mantan Pejabat Pemerintah Moch. Said Didu menganalisis secara terbuka bahwa dalam gejolak politik akhir-akhir ini, peran tokoh politik dan mantan Penguasa yang didukung Oligarki domestik dan asing cukup strategis.   Jaringan aktivitas pergerakan regional dan domestik menurutnya juga …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

x
x