Home » Headline » Jangan Ada Politisasi Ojol di Aksi UNRAS 20 Mei

Jangan Ada Politisasi Ojol di Aksi UNRAS 20 Mei

dito 17 Mei 2025 185

NasionalPos.com, Jakarta

Pada tanggal 20 mei 2025 mendatang, ada pihak yang klaim diri nya sebagai pembela kepentingan ojek online berencana mengajak kalangan ojol menggelar aksi unjuk rasa di DPR dan Kemenhub
Menanggapi ajakan tersebut, Ketua Presidium Andi Kristiyanto Koalisi Ojol Nasional, kepada awak media, ia mengatakan sesuai dengan pasal 28 UUD 1945, bahwa setiap warga negara berhak mengemukakan pendapat nya baik secara lisan maupun tulisan, dan bisa melalui berbagai cara yang di perbolehkan oleh undang undang, termasuk menggelar aksi unjuk rasa.
” Aksi unjuk rasa itu boleh boleh saja, asalkan dilakukan dengan cara yang benar, santun dan tidak boleh memaksa kehendak kepentingan pribadi maupun kelompok ” ucap Andi Kristiyanto Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional kepada awak media, Sabtu, 17/5/2025 di Jakarta.
Namun, lanjut Andi, yang perlu diperhatikan oleh rekan rekan ojol, adalah aksi unjuk rasa tersebut apakah murni lahir dari kepentingan Ojol atau bukan lahir dari kepentingan Ojol, hal ini perlu di cermati agar kalangan ojol tidak terjebak oleh kepentingan yang menyesatkan serta kemudian di manfaatkan oleh kepentingan tertentu, jika itu terjadi, maka sebaiknya ajakan unjuk rasa itu harus di tolak.
” Kawan kawan ojol harus cermat dan teliti dalam menerima ajakan untuk melakukan unjuk rasa, jika ada ajakan unjuk rasa dengan cara cara memaksa di antara nya harus offbid, kemudian ada sweeping keras, maka menurut saya, hal itu justru harus di tolak karena merugikan ojol” tukas Andi.
Selain itu, sambung Andi, rekan rekan ojol jika mesti jeli dan ingat dengan pihak yang klaim sebagai pembela ojol, tapi di sinyalir justru memanfaatkan ojol untuk kepentingan politik atau kepentingan lainnya, mereka lah yang mendesak adanya THR dll, sehingga dengan adanya THR yang hanya di terima sangat minim dan tidak semua ojol menerima nya, justru sekarang Ojol terkena imbas nya melalui penerapan kebijakan aplikator yang semakin merugikan ojol.
” Pihak mereka itulah yang mestinya bertanggung jawab atas kegaduhan di kalangan ojol, tapi sekarang berlagak sok pahlawan kesiangan dengan memaksa ojol untuk aksi unjuk rasa, ya,silahkan gelar Unjuk rasa, tapi kami tegaskan jangan ada politisasi ojol di Aksi UNRAS 20 Mei Mendatang!” Tandas Andi
Tags :

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

Makan Anggaran Rp1,4 Miliar, Proyek Jalan di Pesisir Barat Malah Diduga Caplok Lahan Mantan Bupati

Taufik Hidayat

12 Okt 2026

Pesisir Barat — Pembangunan proyek jalan menuju rumah sakit di Kabupaten Pesisir Barat yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 senilai Rp1,4 miliar tengah menjadi sorotan publik. Proyek tersebut diduga dibangun di atas lahan pribadi milik mantan Bupati Pesisir Barat, H. Agus Istiqlal, tanpa izin. Protes Langsung di Lokasi Proyek Pemilik lahan, H. …

Pernikahan RINI ANGGRAENI dan AZHAR DZULFIQAR di BANDUNG Berlangsung Megah, Karangan Bunga Tokoh Publik Curi Perhatian

- Banyuwangi

11 Okt 2026

BANDUNG, NASIONALPOS.COM — Suasana penuh kebahagiaan dan kemeriahan menyelimuti pernikahan Rini Anggraeni, S.Tr.Kes., dan Azhar Dzulfiqar, S.T., yang berlangsung pada Minggu (11/10/2026) di Maison Grande, Bandung, Jawa Barat. Perhelatan istimewa ini menjadi momentum bersejarah bagi kedua mempelai untuk memulai perjalanan baru dalam membangun rumah tangga. Pernikahan tersebut berlangsung dengan nuansa elegan, memadukan kesakralan prosesi dengan …

Dugaan Penarikan Kendaraan oleh Debt Collector di Banyuwangi, WOM Finance Diminta Buka Dasar Hukumnya

- Banyuwangi

11 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALPOS. COM – Penarikan satu unit mobil Toyota Avanza tahun 2009 bernomor polisi DK 1156 IS di wilayah Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, tepatnya di depan Masjid Arohman, menuai keberatan dari pemilik kendaraan, (RR). Mobil yang disebut dibeli melalui pembiayaan WOM Finance tersebut diduga telah ditarik paksa oleh pihak ketiga yang disebut sebagai debt …

x
x