Pesisir Selatan Raih Juara 2 Anugerah KIP Sumbar 2025, Nagari Airhaji Barat Sabet Peringkat Pertama

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel ) kembali menorehkan prestasi gemilang pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) 2025.

Penganugerahan berlangsung di Istana Gubernur Sumatera Barat pada Selasa malam (18/11/2025) dengan dihadiri perwakilan badan publik dari seluruh kabupaten dan kota di Sumbar.

Pada malam tersebut, Pesisir Selatan dinobatkan sebagai Juara 2 kategori kabupaten/kota. Kota Padang keluar sebagai Juara 1 setelah menampilkan kinerja keterbukaan informasi yang konsisten.

Sementara itu, Kabupaten Solok Selatan menempati posisi ketiga dalam kategori yang sama.Prestasi Pesisir Selatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam layanan keterbukaan informasi publik tahun ini.

Kejelian pemerintah dalam memperbaiki sistem pelayanan PPID menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan. Tidak hanya bersinar di tingkat kabupaten, Pesisir Selatan juga berjaya pada kategori nagari/desa/kelurahan.

Nagari Airhaji Barat ditetapkan sebagai Juara 1 kategori nagari/desa/kelurahan Anugerah KIP Sumbar 2025. Nagari ini dinilai unggul dalam menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses publik.

Selain itu, Nagari Muara Inderapura turut menambah kebanggaan dengan meraih Juara 2 pada kategori yang sama. Prestasi tingkat nagari ini mencerminkan komitmen Pesisir Selatan dalam membangun budaya keterbukaan hingga ke level pemerintahan terbawah.

Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi, hadir langsung dalam acara penganugerahan tersebut. Ia mengungkapkan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras meningkatkan kualitas layanan informasi.

Menurut Risnaldi, penghargaan yang diraih bukan sekadar simbol, tetapi wujud nyata kerja kolaboratif antara pemerintah daerah, PPID, serta pemerintah nagari.

“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras dan komitmen bersama seluruh unsur pemerintah daerah, PPID utama, PPID pembantu, hingga nagari. Kita patut bersyukur, tetapi pada saat yang sama kita juga harus menjadikannya sebagai pemacu semangat untuk terus melakukan perbaikan. Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif. Ini adalah hak masyarakat yang wajib kita penuhi secara bertanggung jawab,” kata Risnaldi.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak boleh lagi bekerja dengan pola lama yang tertutup ataupun lamban dalam menyampaikan informasi.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan akses cepat terhadap data, kebijakan, dan perkembangan pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah.

“Sekarang era keterbukaan. Masyarakat ingin tahu bagaimana anggaran digunakan, apa program yang sedang dikerjakan, dan sejauh mana progres pembangunan berjalan. Karena itu, pemerintah harus cepat, transparan, dan responsif. Kita ingin masyarakat merasa dilibatkan, bukan hanya diberi informasi setelah semuanya selesai,” lanjutnya.

Risnaldi menekankan pentingnya membangun budaya kerja baru di lingkungan pemerintahan daerah. Ia meminta agar keterbukaan informasi tidak hanya menjadi tugas PPID, tetapi menjadi kultur kinerja seluruh OPD dan nagari.

“Kita harus membangun budaya transparansi. Tidak bisa lagi informasi dibiarkan menumpuk atau hanya diberikan jika diminta. Setiap OPD harus proaktif. Nagari-nagari juga harus mulai membangun sistem informasi yang rapi, terstruktur, dan mudah diakses oleh warganya. Itulah standar pelayanan modern,” tegasnya.

Risnaldi juga memberikan apresiasi khusus kepada Nagari Airhaji Barat dan Muara Inderapura atas capaian mereka. Ia menyebut kedua nagari tersebut telah menunjukkan bahwa tata kelola informasi yang baik dapat dilakukan hingga ke tingkat pemerintahan terendah.

“Prestasi nagari ini luar biasa. Mereka berhasil membuktikan bahwa tata kelola informasi yang baik tidak hanya dapat dilakukan di level kabupaten, tetapi juga di tingkat pemerintahan paling bawah. Ini menunjukkan bahwa semangat transparansi sudah mulai tumbuh dari akar rumput,” ungkapnya.

Acara penganugerahan sendiri turut dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Sumbar serta komisioner Komisi Informasi Sumbar.

Penilaian dilakukan melalui monitoring dan evaluasi selama setahun penuh dengan parameter komitmen pimpinan, ketersediaan informasi, pelayanan PPID, hingga inovasi.

Prestasi Pesisir Selatan dinilai berangkat dari sinergi yang terbangun antara pemerintah kabupaten dan pemerintahan nagari.

Selain meningkatkan akses informasi, capaian ini juga diyakini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menegaskan akan terus memperkuat sistem pelayanan informasi publik pada tahun mendatang.

Risnaldi menutup dengan menyatakan bahwa tantangan keterbukaan informasi ke depan jauh lebih kompleks dan membutuhkan inovasi lebih progresif.

“Kita tidak boleh berhenti di sini. Ke depan, tantangan makin kompleks. Kebutuhan masyarakat berubah sangat cepat, teknologi berkembang setiap hari. Kita harus terus berinovasi agar layanan informasi publik semakin mudah, cepat, dan akurat. Insya Allah, dengan kerja bersama, Pesisir Selatan bisa menjadi salah satu daerah paling terbuka dan informatif di Sumatera Barat,” tutupnya. ***