Forum Akademisi Bandung, Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemkot Bandung

Bandung, Nasionalpos.com – Indonesian Politics Research and Consulting menggelar diskusi publik bertajuk Forum Profesor Bandung: Catatan Kritis Akhir Tahun 2025 dan Proyeksi Kinerja Wali Kota Bandung 2026 di Hotel Grandia, Senin (15/12/2025).

Diskusi ini menjadi wadah pertukaran pandangan antara kalangan akademisi dan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka memberikan penilaian objektif terhadap kinerja pemerintahan kota selama sembilan bulan terakhir.

Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi, menyampaikan bahwa forum tersebut di inisiasi untuk menjembatani kesenjangan antara kajian akademik dan pelaksanaan kebijakan publik di tingkat pemerintahan daerah.

Menurutnya, meskipun perguruan tinggi memiliki dewan profesor dan guru besar, keterhubungan langsung dengan praktik kebijakan di lapangan masih belum optimal. Forum ini di harapkan mampu mengisi ruang tersebut.

“Forum ini mencoba memperkuat keterkaitan antara pemikiran akademik dengan implementasi kebijakan yang di jalankan pemerintah daerah,” ujar Muradi.

Ia menjelaskan, sejumlah masukan yang di sampaikan dalam forum bersifat teknis dan aplikatif, dengan mengaitkan teori kebijakan publik pada praktik pemerintahan. Namun demikian, Muradi menilai evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Kota Bandung masih memerlukan waktu, mengingat masa kepemimpinan wali kota belum genap satu tahun.

“Baru berjalan sembilan bulan, tentu evaluasi detail masih perlu waktu,” katanya.

Muradi juga menekankan pentingnya penetapan program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi saat ini. Selain itu, ia menyoroti pentingnya kolaborasi internal antarperangkat daerah agar program unggulan dapat berjalan optimal, serta di perkuat melalui kerja sama dengan pihak eksternal, khususnya perguruan tinggi.

“Yang utama adalah bagaimana forum ini di sambut positif oleh pemkot, sehingga terbangun kerja sama yang lebih teknis dan konkret antara kampus dan pemerintah daerah,” tegasnya.

Terkait isu hukum yang melibatkan Wakil Wali Kota Bandung, Muradi menilai hal tersebut tidak akan memengaruhi kinerja pemerintahan daerah secara signifikan, selama wali kota, sekretaris daerah, dan seluruh jajaran perangkat daerah tetap menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan baik.

“Banyak contoh di daerah lain, meskipun ada pimpinan yang bermasalah, roda pemerintahan tetap berjalan efektif melalui koordinasi dan kolaborasi yang solid,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut baik pelaksanaan forum diskusi tersebut. Ia menilai pandangan akademisi sangat penting untuk menjaga objektivitas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik.

“Dalam pemerintahan terdapat berbagai kepentingan dan subjektivitas. Ketika terlalu larut dalam rutinitas, hal-hal yang esensial bisa terlewat. Forum seperti ini membantu menghadirkan sudut pandang yang lebih objektif,” kata Farhan.

Ia berharap forum tersebut dapat memperkuat komunikasi antara birokrasi dan akademisi, sehingga menghasilkan rekomendasi yang dapat di terapkan secara nyata, bukan sekadar wacana. Farhan juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, namun masih membutuhkan figur akademisi yang dapat menjadi rujukan strategis.

“Itu yang kami butuhkan agar kolaborasi ini benar-benar menghasilkan sesuatu yang konkret,” pungkasnya.***

Suryana.