Kunker ke BPKD Padang Pariaman, Komisi II DPRD Pessel Bahas Mekanisme Pengembalian TKD

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com— Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (13/2/2026).

Kunjungan tersebut difokuskan pada pembahasan mekanisme pengembalian Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) serta sistem pelaksanaannya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin langsung unsur pimpinan komisi dan didampingi Wakil Ketua DPRD dari Fraksi NasDem, Dani Sopian, SH.

Setibanya di lokasi, rombongan disambut secara resmi oleh Kepala BPKD Kabupaten Padang Pariaman, M. Fadhly, bersama jajaran di ruang pertemuan kantor BPKD setempat.

Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh diskusi konstruktif antara kedua belah pihak.

Agenda utama pembahasan mencakup tata kelola pengembalian TKD serta regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya.

Komisi II menilai pengelolaan TKD harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Dani Sopian menjelaskan, kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Ia menegaskan pihaknya ingin memastikan setiap kebijakan terkait TKD memiliki landasan hukum yang jelas serta sistem administrasi yang tertata rapi.

“Kami ingin mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait mekanisme pengembalian TKD, mulai dari dasar hukumnya, prosedur teknis, hingga sistem pengawasannya,” ujar Dani.

Menurutnya, pembelajaran dari daerah lain menjadi referensi penting dalam penyempurnaan kebijakan di Pesisir Selatan.

Ia menyebut, praktik yang telah berjalan baik di Padang Pariaman dapat menjadi bahan evaluasi dan perbandingan.

Dani menambahkan, pengelolaan TKD yang baik tidak hanya berdampak pada tertib administrasi.

Lebih jauh, hal tersebut juga berpengaruh terhadap peningkatan kepercayaan publik kepada pemerintah daerah.

Ia juga menekankan pentingnya sistem berbasis digital dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, digitalisasi dapat memperkuat transparansi sekaligus meminimalisir potensi kesalahan administrasi.

“Ke depan, kami berharap sistem pelaksanaan TKD dapat terintegrasi secara digital sehingga lebih efektif dan akurat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPKD Kabupaten Padang Pariaman, M. Fadhly, menyambut baik kunjungan tersebut sebagai bentuk sinergi antar pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, pengembalian TKD di Padang Pariaman dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi serta mengacu pada regulasi yang berlaku.

Setiap proses pengembalian, kata dia, dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan terdokumentasi secara administratif.

“Kami memastikan seluruh tahapan pengembalian TKD dilakukan sesuai aturan dan melalui sistem yang terkontrol,” ungkap Fadhly.

BPKD, lanjutnya, juga menerapkan sistem pengawasan internal guna mencegah potensi penyimpangan.

Koordinasi dengan Inspektorat Daerah turut diperkuat untuk memastikan pengawasan berjalan optimal.

Dalam sesi diskusi, jajaran BPKD memaparkan alur teknis mulai dari verifikasi data, penerbitan surat keputusan, hingga proses pengembalian melalui kas daerah.

Anggota Komisi II DPRD Pesisir Selatan aktif mengajukan pertanyaan terkait kendala teknis dan solusi yang diterapkan.

Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan TKD di Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil pertemuan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat internal DPRD sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi.

Kedua belah pihak berkomitmen meningkatkan sinergi demi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.***