Home » Nasional » Dugaan Penghalangan Tugas Jurnalistik, Awak Media Diminta Tidak Boleh Masuk Area Proyek Sekolahan Rakyat (SR) di Muncar

Dugaan Penghalangan Tugas Jurnalistik, Awak Media Diminta Tidak Boleh Masuk Area Proyek Sekolahan Rakyat (SR) di Muncar

- Banyuwangi 14 Mei 2026 290

Banyuwangi, Nasionalpos.com –
Sejumlah awak media mengaku mengalami dugaan penghalangan saat hendak melakukan konfirmasi dan peliputan di lokasi proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) yang berada di Dusun Mangunreja, Desa Blambangan, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Kamis (14/5/2026).

Kedatangan wartawan ke lokasi tersebut bertujuan untuk melakukan investigasi serta meminta keterangan terkait progres pembangunan proyek Sekolah Rakyat (SR) yang tengah dikerjakan menggunakan anggaran pemerintah.

Namun saat tiba di pintu masuk proyek, awak media disebut dicegat oleh petugas keamanan (Security) yang berjaga di area proyek. Security mempertanyakan apakah wartawan telah memiliki janji dengan pihak manajer proyek sebelum diperbolehkan masuk.

“Security menanyakan apakah anda sudah ada janji dengan manajer. Kami juga diminta tidak masuk ke area proyek,” ujar salah satu awak media di lokasi.

Baca Juga :  Perjalanan Karir I Made Cahyana Negara, Menginspirasi Generasi Muda Banyuwangi.

Padahal, awak media datang untuk menjalankan tugas jurnalistik dan melakukan konfirmasi secara Profesional sesuai ketentuan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 18 ayat (1). Pelaku dapat dipidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal Rp500 juta karena melanggar hak konstitusional pers untuk mencari dan menyebarluaskan informasi.

Sikap petugas keamanan tersebut dinilai kurang Kooperatif terhadap kerja jurnalistik, terlebih proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) merupakan proyek pemerintah yang menggunakan anggaran negara dan menjadi perhatian publik.

Selain melarang masuk ke area proyek, Security juga meminta wartawan agar terlebih dahulu memperoleh izin dari pihak manajemen sebelum melakukan pengambilan gambar maupun wawancara.

Baca Juga :  Menhan Prabowo Beri Santunan Kepada Korban Erupsi Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumbar

Kondisi itu menimbulkan pertanyaan terkait keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Sebab, proyek pemerintah semestinya dapat diawasi bersama, termasuk oleh insan pers sebagai fungsi kontrol sosial.

Awak media berharap pihak pelaksana proyek dan manajemen lebih terbuka terhadap wartawan serta tidak mempersulit proses konfirmasi di lapangan. Pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus mengawasi jalannya pembangunan yang dibiayai negara.

Hingga berita ini ditulis, pihak manajemen proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan pembatasan akses terhadap awak media di lokasi pekerjaan.

(Tim)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Pernikahan RINI ANGGRAENI dan AZHAR DZULFIQAR di BANDUNG Berlangsung Megah, Karangan Bunga Tokoh Publik Curi Perhatian

- Banyuwangi

11 Okt 2026

BANDUNG, NASIONALPOS.COM — Suasana penuh kebahagiaan dan kemeriahan menyelimuti pernikahan Rini Anggraeni, S.Tr.Kes., dan Azhar Dzulfiqar, S.T., yang berlangsung pada Minggu (11/10/2026) di Maison Grande, Bandung, Jawa Barat. Perhelatan istimewa ini menjadi momentum bersejarah bagi kedua mempelai untuk memulai perjalanan baru dalam membangun rumah tangga. Pernikahan tersebut berlangsung dengan nuansa elegan, memadukan kesakralan prosesi dengan …

Dugaan Penarikan Kendaraan oleh Debt Collector di Banyuwangi, WOM Finance Diminta Buka Dasar Hukumnya

- Banyuwangi

11 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALPOS. COM – Penarikan satu unit mobil Toyota Avanza tahun 2009 bernomor polisi DK 1156 IS di wilayah Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, tepatnya di depan Masjid Arohman, menuai keberatan dari pemilik kendaraan, (RR). Mobil yang disebut dibeli melalui pembiayaan WOM Finance tersebut diduga telah ditarik paksa oleh pihak ketiga yang disebut sebagai debt …

Karhula TNBBS Pesisir BARAT Disorot : 2 Hektare Terbakar, Kapolres Turun Langsung – Pembakar Hutan Jangan Berharap LOLOS!!!

- Banyuwangi

08 Okt 2026

PESISIR BARAT, NASIONALPOS.COM  — Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Pekon Rata Agung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, menjadi peringatan keras bahwa ancaman terhadap kawasan hutan tidak boleh dianggap sepele. Sekitar ±2 hektare kawasan hutan terdampak kebakaran, sementara dampak lingkungan masih dalam pendataan. Peristiwa tersebut diketahui pada Rabu, …

3 Hektare TNBBS Terbakar, Kapolres Pesisir Barat Turun Langsung: Jangan Main Api, Pembakar Hutan Bakal Diburu!!!

- Banyuwangi

07 Okt 2026

PESISIR BARAT, NASIONALPOS.COM  — Kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) di wilayah Pekon Rata Agung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Sedikitnya ±3 hektare kawasan hutan dilaporkan terdampak, sehingga pengawasan dan pencegahan kebakaran susulan terus diperketat. Kapolres Pesisir Barat AKBP Rinto Haivan Simbolon, S.E., S.I.K., …

x
x