Home » Nasional » daerah » PRJ 2026 Tak Berpihak ke Warga Jakarta, Poros Rawamangun Desak Pemprov DKJ Evaluasi PRJ 2026

PRJ 2026 Tak Berpihak ke Warga Jakarta, Poros Rawamangun Desak Pemprov DKJ Evaluasi PRJ 2026

dito 15 Jun 2026 74

NasionalPos.com, Jakarta-

Jakarta Fair 2026 atau Pekan Raya Jakarta sudah di buka oleh Gubernur Pramono Anung pada tgl 12 Juni 2026 merupakan Event yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1968 silam, dan untuk tahun 2026 ini, merupakan pelaksanaannya ke 57 kalinya.

 

Adapun untuk tahun ini, harga tiket masuk ajang pameran tahunan ini dibanderol mulai dari Rp 40 ribu per orang, Penyelenggara juga menyediakan tiket masuk VIP termasuk konser yang dibanderol dengan harga Rp 100 ribu hingga Rp 180 ribu.

 

Harga tiket masuk yang mahal dan tidak terjangkau oleh warga Jakarta tersebut, mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan masyarakat, salah seorang diantaranya adalah Rudi Darmawanto, SH Ketua Poros Rawamangun,

 

Kepada wartawan ia mengatakan bahwa sesungguhnya di gelarnya event Jakarta Fair itu adalah untuk meramaikan Hari Ulang Tahun Jakarta, sehingga penyelenggaraan kegiatan itu dapat pula di nikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Baca Juga :  Vonis Etik Johanis Tanak Ditunda pada tanggal 21 September 2023

Melalui kegiatan Jakarta Fair tersebut, masyarakat bukan hanya merasa terhibur, melainkan juga merasakan ikut terlibat merayakan perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta, serta juga merasa bangga atas capaian prestasi yang telah di peroleh oleh Kota Jakarta.

“Itulah yang di cita-citakan Mendiang Bang Ali Sadikin mantan Gubernur DKI Jakarta pencetus Jakarta Fair,” ungkap Rudy Darmawanto SH kepada wartawan, Senin, 15 Juni 2026 di Jakarta.

 

Namun, lanjut Rudi, kini pada realitasnya penyelenggaraan Jakarta Fair sudah menjadi ajang bisnis untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya bagi penyelenggara maupun pihak lainnya, itu nampak dari harga tiket masuk ke arena Jakarta Fair, dengan harga mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat yang saat ini masih terlilit tingginya harga kebutuhan sehari-hari,

Baca Juga :  Hari Kesehatan Nasional 2022 Momentum Wujudkan Sehat Indonesiaku, Benahi System Pengawasan Obat & Makanan, Bubarkan BPOM

 

Jika demikian, sambung Rudy, Jakarta Fair bukan lagi ajang pesta rakyat, tidak ada manfaatnya buat warga Jakarta, bahkan menjadi beban warga Jakarta, jelas ini suatu tindakan yang sudah mengabaikan visi, missi dari awal mula penyelenggaraan Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta.

 

Rudy Darmawanto SH juga menyampaikan bahwa terkait dengan kondisi tersebut, pihak nya meminta Pemprov Daerah Khusus Jakarta agar mengevaluasi pelaksanaan Jakarta Fair, kalau toh alasan tingginya harga tiket masuk ke arena Jakarta Fair untuk menutupi biaya penyelenggaraan Jakarta Fair, itu sama sekali tidak logis, karena harga sewa stand aja di arena Jakarta Fair serta sponsor dari berbagai Perusahaan swasta,

“Aneh sekali kalau PRJ Tak Berpihak ke warga Jakarta, kasihan warga Jakarta tak bisa ikut menikmati HUT Kota nya”pungkas Rudi Darmawanto, SH.

 

Tags :

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

JDIH Kabupaten Pesisir Selatan Hadirkan Inovasi Layanan Hukum Digital untuk Wujudkan Pemerintahan Transparan

Primadoni,SH

04 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah terus memperkuat pelayanan informasi hukum kepada masyarakat dengan menghadirkan inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Layanan berbasis digital ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses cepat, akurat, dan terpercaya terhadap berbagai dokumen hukum resmi tanpa dipungut …

SMAN 3 Painan Juara I Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Tingkat Sumbar, Siap Wakili Provinsi ke Ajang Nasional

Primadoni,SH

01 Agu 2026

PADANG, Nasionalpos.com  – SMAN 3 Painan berhasil meraih Juara I Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar Tingkat Provinsi Sumatera Barat dan berhak mewakili Sumatera Barat ke tingkat nasional. Prestasi tersebut diraih setelah tim SMAN 3 Painan mengungguli SMAN 1 Padang dan SMA IT ICBS Payakumbuh pada babak final yang digelar di Hotel Santika Padang, Sumatera …

Bawaslu Pesisir Selatan: Distribusi X-banner PPID Dilanjutkan untuk Perkuat KIP

Primadoni,SH

31 Jul 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Komitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kini terus diperkuat oleh berbagai lembaga publik, termasuk satu di antaranya Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Menurut Anggota, Bambang Putra Niko, penguatan komitmen tersebut dibuktikan dengan dilanjutkannya pendistribusian _x-banner_ tata cara mengakses informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). “Sekarang kami …

PTUN Padang Nyatakan Gugatan Pilwana Kapuh Utara Tidak Diterima, Penggugat Dinilai Tak Memiliki Legal Standing

Primadoni,SH

30 Jul 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 17/G/2026/PTUN.PDG yang berkaitan dengan sengketa Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Kapuh Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Putusan tersebut ditayangkan dilaman Informasi PTUN Padang, pada Kamis (30/7/2026). Berdasarkan informasi putusan yang dipublikasikan PTUN Padang, …

x
x