DPRD Pesisir Selatan Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Perubahan KUA – PPAS 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) , Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Rabu (19/8/2026).

Rapat paripurna tersebut berlangsung sebagai bagian dari tahapan pembahasan perubahan kebijakan anggaran daerah untuk Tahun Anggaran 2026.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Darmansyah, didampingi Wakil Ketua DPRD Dani Sopian, SH.

Agenda tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pesisir Selatan, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seluruh fraksi DPRD, serta Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan keterlibatan lintas sektor dalam pembahasan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rapat tersebut, Nota Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 disampaikan langsung oleh Bupati Pesisir Selatan H. Hendrajoni, SH, MH.

Dalam penyampaiannya, Hendrajoni menjelaskan bahwa perubahan KUA dan PPAS merupakan bagian dari proses penyesuaian kebijakan anggaran berdasarkan perkembangan kondisi daerah dan kebutuhan pembangunan.

Menurut Hendrajoni, penyesuaian anggaran perlu dilakukan agar kebijakan fiskal daerah tetap relevan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa penyusunan perubahan anggaran harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, skala prioritas pembangunan juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Hal tersebut diperlukan agar penggunaan anggaran daerah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Pesisir Selatan.

Hendrajoni juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, OPD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan pembangunan.

Menurutnya, kolaborasi antarlembaga diperlukan untuk memastikan berbagai program pembangunan dapat berjalan secara efektif dan sesuai sasaran.

Ia berharap pembahasan perubahan KUA dan PPAS dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran serta mendukung program-program prioritas pemerintah daerah.

Bupati menyampaikan bahwa pembangunan daerah harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor strategis.

Sektor tersebut antara lain infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertanian, perikanan, dan pariwisata.

“Pembangunan Pesisir Selatan harus kita lakukan secara bersama-sama. Kita ingin daerah ini semakin maju dan berkembang, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari setiap program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah,” ujar Hendrajoni.

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh unsur yang terlibat dalam pembangunan.

DPRD, OPD, Forkopimda, Tim Percepatan Pembangunan, serta masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam mendorong pencapaian target pembangunan daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Pesisir Selatan Darmansyah menyampaikan bahwa Nota Rancangan Perubahan KUA dan PPAS yang telah disampaikan Bupati akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut antara DPRD dan pemerintah daerah.

Pembahasan tersebut akan dilakukan sesuai tugas dan fungsi DPRD serta mekanisme yang berlaku dalam proses penyusunan perubahan anggaran daerah.

Seluruh fraksi DPRD selanjutnya akan mencermati rancangan perubahan kebijakan dan prioritas anggaran yang telah disampaikan pemerintah daerah.

Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kesepahaman mengenai arah kebijakan serta prioritas anggaran Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun Anggaran 2026.

Rapat Paripurna penyampaian Nota Rancangan Perubahan KUA dan PPAS tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses perubahan anggaran daerah.

Melalui pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif, kebijakan anggaran diharapkan semakin tepat sasaran, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan.***