Permasalahan Dokter dan Dokter Gigi Asing Berpraktik Di Indonesia

Nasional pos.com, Jakarta-

Presiden Prabowo pada pidato di Rapat Paripurna DPR dalam rangka HUT Kemerdekaan ke 81, mengemukakan mengenai kemungkinan mengundang dokter dari negara lain untuk praktik di Indonesia untuk waktu yang terbatas.

Hal ini untuk mengatasi kekurangan yang menurutnya, Indonesia kini membutuhkan setidaknya 84.781 dokter umum, 127.580 dokter gigi, dan 55.712 dokter spesialis.

Bertitik tolak dari permasalahan tentang keberadaan dokter gigi warganegara asing inilah, sehingga menjadi pembahasan utama webinar yang diselenggarakan PSMKGI (Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi Indonesia) pada Minggu 4 Oktober 2026.

Dalam pengantarnya dikemukakan, persoalan dokter Gigi Warga Negara Asing penting untuk dibahas terutama bagaimana dampaknya terhadap kedokteran gigi di Indonesia, di sampaikan oleh pemandu acara Webinar ini.

Bukan Hanya Jumlah

Dalam acara ini , Dr drg Paulus Januar yang menjadi narasumber mengemukakan bahwa mengenai issue yang mengemuka tentang Dokter Gigi Warga Negara Asing, ternyata sudah ditelaah secara kritis.

“Permasalahannya bukan hanya mengenai jumlah namun juga tidak meratanya penyebaran tenaga medis maupun tenaga kesehatan.”ungkap Dr drg Paulus Januar yang semasa mahasiswa pernah menjadi ketua senat mahasiswa dan kini aktif di Pengurus Besar PDGI.

Menurutnya, mengutip data Kementerian Kesehatan, pada 2024 terdapat 5,99% Puskesmas kekurangan dokter, 32,51% puskesmas kekurangan dokter gigi, dan 0,22% puskesmas dengan status kekurangan perawat.

Sedangkan, saat ini telah tersedia Sebanyak 56.769 dokter spesialis, jumlah terbanyak berada di Pulau Jawa Bali (65,88%), Sumatera (18,21%), serta dokter spesialis di wilayah Timur hanya 15,91% yang tersebar di pulau Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Dr drg Paulus Januar, juga menyampaikan bahwa selain ketersediaan serta penyebaran tenaga medis maupun tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor penting antara lain: sistem kesehatan, prasarana dan sarana, peralatan, pendanaan, kondisi kerja, dan pemahaman sosio kultural.

“Ini semua harus dikelola dengan baik, hingga mengatasi permasalahan kesehatan tidak sesederhana hanya dengan mendatangkan dokter dan tenaga kesehatan asing yang cenderung hanya tambal sulam.” Tandasnya

Perlunya prioritas promotif preventif

Dr drg Paulus Januar juga menyampaikan bahwa Asumsi mendatangkan dokter asing terutama untuk mengatasi beban kebutuhan masyarakat yang menderita sakit (kuratif dan rehabilitatif).

Padahal sebenarnya sebelum menderita sakit, yakni ketika dalam keadaan sehat yang diperlukan adalah pendekatan promotif dan preventif, dengan melaksanakan promotif dan preventif akan mengurangi beban terjadinya penyakit.

Selanjutnya dia menjelaskan bahwa dalam mengatasi masalah kesehatan, di samping menambah jumlah dokter dan tenaga kesehatan, terlebih dahulu perlu dilakukan perubahan sistem pelayanan kesehatan dengan menjadikan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit sebagai prioritas.

“Oleh karena itu menurut saya melaksanakan program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit agaknya tidak perlu dengan mendatangkan dokter asing.” Tukas Dr drg Paulus Januar

Tidak hanya itu, Paulus Januar juga menambahkan, bahwa kenyataan menunjukkan negara-negara maju sekalipun yang berlimpah dana serta sumber daya manusia ternyata tidak akan sanggup mengatasi masalah kesehatan kalau penanganannya menunggu hingga manfestasi penyakit sudah terjadi.

“Di negara-negara maju tetap upaya promotif dan preventif diprioritaskan secara bersungguh-sungguh, tidak sekedar menjadi semboyan belaka.”tuturnya

Masalah Kekurangan Dokter Gigi

Ternyata kekurangan dokter gigi bukan hanya di Indonesia. Hal ini di kemukakan oleh Paulus Januar, akan tetapi bahwa data menunjukkan Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, serta juga Cina masih mengalami kekurangan dokter gigi.

Malah berdasarkan pemberitaan pada agustus 2026 menunjukkan, di Belanda karena kekurangan kini sekitar seperempat dari seluruh dokter gigi yang berpraktik berasal dari negara lain terutama dari Siria, Afrika Selatan, Turki, Brasil, dan Irak.

” Jadi berdasarkan kenyataan tersebut, dikhawatirkan hadirnya tenaga medis dan tenaga kesehatan sub-standar dari luar negeri, kemudian belum tentu dapat mengatasi permasalahan distribusi, pemerataan tenaga medis maupun tenaga kesehatan,” tandas Dr drg Paulus Januar.

Terbatas dan Selektif

Sementara itu, narasumber berikut nya, yakni Lita Dwi Astari, STP, MSi, Ketua Tim Pendayagunaan Tenaga Medis dan Kesehatan WNI pada Kementerian Kesehatan, dalam paparan materi nya, ia menyampaikan tentang Pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan asing selama ini dijalankan secara terbatas dan selektif.

“Pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan asing adalah dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah diatur dalam regulasi. Sehingga tidak tepat kalau dikatakan untuk mengambil lahan praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan.”ucapnya

Menurutnya untuk menjalankan kegiatan dokter gigi Warga Negara Asing di Indonesia, maka harus melalui Komite Evaluasi yang terdiri dari unsur Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi, para pakar dan dari kalangan profesi, serta juga Kolegium.

“Evaluasi berdasarkan kualifikasi minimal dokter spesialis / subspesialis atau untuk tenaga kesehatan Minimal KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) level 8, dengan disertai ketentuan pengalaman kerja, dan juga pelaksanaan pendayagunaan dilakukan dalam jangka waktu terbatas.”pungkas Lita Dwi Astari, STP, MSi.

Webinar ini di ikuti oleh ratusan orang dari kalangan mahasiswa mahasiswi Fakultas kedokteran Gigi se- Indonesia.