RTLH Kalimo’ok TA 2025 Garap Lintas Tahun, Inspektorat dan DPMD Sumenep Didesak Audit Investigatif

NASIONALPOS.com

SUMENEP, JATIM – Kasus dugaan karut-marut program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun Anggaran (TA) 2025 di Desa Kalimo’ok, Kecamatan Kalianget, kini menggelinding panas. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama Inspektorat Kabupaten Sumenep didesak untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif secara menyeluruh.

Langkah ini dinilai mendesak setelah mencuatnya fakta dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalimo’ok, Handono, yang menyebut mantan Camat Kalianget, Hakiki Maulana Firmansyah, bersama pendamping desa sempat menolak menandatangani berkas laporan program tersebut. Penolakan dilakukan lantaran pengerjaan fisik di lapangan terbukti belum dilaksanakan pada tahun berjalan.

Indikasi lompat tahun anggaran ini semakin diperkuat oleh pengakuan Mohammad, anak dari salah satu penerima manfaat di RT 02 / RW 01, yang dibenarkan oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Kalimo’ok pada 17 September 2026 lalu. Mereka mengungkapkan bahwa material bangunan baru dikirim ke lokasi pada bulan September 2026. Hal ini memicu pertanyaan besar mengenai mekanisme pencairan dana dan keabsahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) TA 2025 yang seharusnya sudah rampung di akhir tahun anggaran tersebut.

Desakan audit investigatif ini juga mendapat dukungan kuat dari elemen masyarakat. Ketua Brigade Trisula 571 Laporan Inspektorat Kabupaten Sumenep, Sarkawi, menyatakan bahwa berdasarkan hasil pantauan langsung timnya di lapangan mengenai serapan Anggaran Dana Desa Tahun 2025 di Desa Kalimo’ok, ditemukan sejumlah program yang masuk dalam LPJ namun patut dipertanyakan keabsahannya.

“Salah satu yang mencolok adalah program rehabilitasi bantuan rumah yang besarannya mencapai 10 juta rupiah. Sampai laporan ini disusun, program tersebut tidak terealisasi atau patut diduga fiktif. Kami juga menemukan beberapa program lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya,” tegas Sarkawi saat memberikan keterangan di Sumenep.

Sarkawi menambahkan, Inspektorat harus bergerak cepat menyikapi persoalan ini sebelum melangkah lebih jauh.

“Dari itu, perlu segera dilakukan audit investigatif yang mendalam oleh Inspektorat, sebelum permasalahan tersebut masuk ke ranah hukum,” cetusnya.

Ironisnya, di tengah mencuatnya kejanggalan administratif, fisik, serta sorotan dari lembaga swadaya masyarakat ini, Kepala Desa Kalimo’ok justru memilih bungkam. Upaya konfirmasi terakhir yang dilakukan awak media dengan mendatangi Balai Desa maupun melalui saluran telepon seluler pada Jumat, 30 Oktober 2026, tetap tidak mendapatkan respons. Sikap menutup diri sang kepala desa bahkan berimbas pada putusnya komunikasi kerja dengan pihak BPD.

Berdasarkan rentetan temuan serta desakan dari berbagai pihak tersebut, publik kini menunggu ketegasan dari Inspektorat dan DPMD Kabupaten Sumenep selaku instansi pembina dan pengawas penggunaan keuangan desa. Pengusutan secara transparan dinilai penting guna memastikan tidak adanya potensi kerugian negara atau praktik manipulasi data administratif dalam program bantuan bagi masyarakat tersebut. (B)